Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkades di Kulonprogo Tetap Sesuai Jadwal

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
 

RADAR JOGJA –Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarkat (PPKM) tak mempengaruhi tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) atau pemilihan lurah (Pilur) di Kulonprogo. Instansi terkait pun memastikan Pilkades tetap berjalan sesuai jadwal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kulonprogo Ariadi menyampaikan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi tentang adanya penundaan pelaksanan Pilkades serentak di Kulonprogo. Sesuai keputusan Bupati Kulonprogo pelaksanaan Pilkades di wilayah dengan sebutan Bumi Menoreh itu dijadwalkan pada 12 September mendatang. Sebanyak 68 kalurahan dari 12 kapanewon juga dipastikan menggelar pemilihan secara serentak.

Namun demikian, lanjut Ariadi, mengingat masih di tengah pandemi Covid-19 nantinya setiap tahapan Pilkades harus memenuhi standar penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat. Sehingga harapannya, pesta demokrasi di tingkat desa tersebut tidak menjadi penyebab penambahan kasus penularan Covid-19 di wilaya setempat.“Hingga saat ini sementara masih aman dan masih sesuai jadwal,” ujar Ariadi saat dikonfirmasi, Senin (2/8).

Sementara terkait dengan tahapan kampanye bagi para calon lurah, Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Desa DPMDP2KB Kulonprogo Risdianto mengatakan bahwa aturan terkait aturan tersebut sudah tertuang didalam Peraturan Bupati (Perbup) No.32 tahun 2021 tentang Penerapan Prokes pada Pilur. Dalam aturan tersebutpihak penyelenggara maupun peserta wajib melakukan upaya pencegahan virus pada setiap tahapan pemilihan lurah. Mulai dari tahapan sosialisasi, kampanye hingga pencoblosan.

Khusus pada tahapan kampanye, Risdianto juga meminta agar para calon tidak menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan serta berpotensi menjadi klaster penularan. Namun sejatinya, kampanye tatap muka tetap boleh digelar asal sesuai dengan upaya pencegahan virus."Sesuai peraturan yang berlaku saat ini memang telah diijinkan kampanye tatap muka, namun harus sesuai prokes. Selain itu, para calon lurah juga bisa menggelar kampanye secara daring," ujar Risdianto saat.

Sementara apabila ditemukan kampanye yang tidak sesuai prokes, Risdianto memastikan ada sanksi tegas bagi para calon terbukti melanggar. Yakni berupa teguran lisan hingga sanksi administratif yang memberatkan calon lurah.Dalam Perbup No.32 tahun 2021 juga diatur tentang barang yang diberikan oleh calon lurah kepada para pendukung saat kampanye. Calon lurah hanya diperkenankan memberi barang kampanye berupa peralatan pencegahan virus seperti masker dan hand sanitizer. "Jika calon lurah memberikan uang atau sembako itu sudah merupakan politik uang dan termasuk pelanggaran," katanya. (inu/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Antisipasi Calon Tunggal dan Perolehan Suara Draw, DPRD Kebumen Bedah Pasal Krusial Pilkades

Antisipasi Calon Tunggal dan Perolehan Suara Draw, DPRD Kebumen Bedah Pasal Krusial Pilkades

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kebumen saat menerangkan tahapan pilkades saat reses. (M Hafied/Radar Jogja)  Antisipasi Calon Tunggal dan Perolehan Suara Draw, DPRD Kebumen Bedah Pasal Krusial Pilkades  

Data Sementara Pilkades di Desa Pesidi, Grabag, Magelang, Dua Calon Sama-Sama Raih 1.162 Suara

Data Sementara Pilkades di Desa Pesidi, Grabag, Magelang, Dua Calon Sama-Sama Raih 1.162 Suara

Dua Calon Raih Suara Sama Pilkades Serentak Magelang Berjalan Lancar

Jabatan Kades Diburu, Politik Dinasti Mengintai Desa

Jabatan Kades Diburu, Politik Dinasti Mengintai Desa

Jabatan kepala desa tetap menjadi rebutan. Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan menyoroti potensi politik dinasti, konflik kepentingan, dan pentingnya demokrasi desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer