Berturut setelah DIY, ada Jawa Tengah sebesar 10,98 persen. Kemudian pada urutan ketiga ada Jawa Timur dengan angka kemiskinan 10.49 persen. Sementara rata-rata persentase kemiskinan nasional di angka 9,57 persen.
Namun Beny mengingatkan bahwa dari BPS pula ada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di mana Jogjakarta tertinggi nasional nomor 2 hanya kalah skor tipis dari DKI Jakarta.
Tepatnya untuk sektor kesehatan terkait Usia Harapan Hidup, sektor pendidikan terkait Harapan Lama Sekolah. Adapula sektor ekonomi untuk Pengeluaran per Kapita.
Detilnya untuk Usia Harapan Hidup di Jogjakarta adalah 75,08 tahun. Lalu untuk Harapan Lama Sekolah tertinggi di Indonesia yaitu 15,65 tahun. Adapun untuk pengeluaran per kapita, Jogjakarta tertinggi kedua yaitu 14,48 juta. Sebagai perbandingan DKI Jakarta mencapai 18,92 juta.
Sebagai informasi, IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu daerah. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.
“Sebagai perbandingan, IPM Jawa Barat tahun 2022 mencapai 73,12 dan Jawa Tengah tahun 2022 mencapai 72,79. Jadi secara kinerja pembangunan kita, boleh dikata jauh sekali ya antara kita di DIY dan Jateng-Jabar. Ini data ya yang bicara,” jelas Beny Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Jumat (20/1).
Menurut Beny, data tingkat kemiskinan dari BPS menjadi masukan penting agar rencana pembangunan yang terbukti menjadikan DIJ terbaik kedua nasional, bisa lebih menyasar golongan yang masih belum bisa ditarik tingkat ekonominya tersebut.
Data kemiskinan juga dapat menjadi evaluasi penerapan kebijakan. Terutama dalam mengantisipasi dan penanganan kemiskinan di Jogjakarta. Fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan.
Pemerintah, lanjutnya, secara nyata menyasar daerah-daerah tertinggal. Fokusnya adalah tiga kabupaten di wilayah selatan, diantaranya Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul. Ini tertuang pula dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027 dalam Pancamulia.
“Ada JJLS yang membuka akses ekonomi dan wisata. Kami kembangkan semua di selatan, tinggal disusun master plan pembangunan di wilayah selatan. Nanti dibuat jejaring,” ujarnya.
Pengangguran Rendah Dorong Membaiknya Kesejahteraan DIY
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Budiharto Setyawan menuturkan Jogjakarta kini telah memasuki masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhaan positif terlihat dalam indeks indikator Produk Domestik Bruto (PDRB). Akumulasi PDRB DIY Triwulan I hingga Triwulan III 2022 berada pada level Rp 83,58 triliun atau meningkat 4,68 persen.
Data ini, lanjutnya, telah melampaui akumulasi PDRB triwulan yang sama pada 2019 sebesar Rp 74,79 triliun. Indeks ini tentu membuktikan Jogjakarta menjadi salah satu provinsi yang mengalami pemulihan tercepat di Indonesia.
“Berdasarkan rilis BPS 13 Januari 2023 pebandingan September 2021 dengan September 2022 presentase penduduk miskin sebenarnya turun. Dari 11,91 persen menjadi 11,49 persen,” katanya.
Bank Indonesia, lanjutnya turut melalukan assesmen. Hasilnya, mayoritas masyarakat di Jogjakarta telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Tingkat pengangguran 4,06 persen sementara rata - rata nasional 5,86 persen.
Berdasarkan data yang sama, mayoritas pekerjaan adalah sektor UMKM. Juga didominasi oleh tenaga kerja sektor informal yang mencapai 53,38 persen. Seluruh data ini adalah hasil assesmen per Agustus 2022.
“Dari ini kami simpulkan ada 2 hal penyebab angka kemiskinan. Pertama pola konsumsi masyarakat cenderung sederhana lalu metode pengukuran statistik belum sepenuhnya bisa menggambarkan purchasing power parity masyarakat DIY yang sebenarnya,” ujarnya.
Budi turut memaparkan pemenuhan indikator angka kemiskinan perilah pola konsumsi. Budaya yang mengakar di Jogjakarta adalah menabung dibandingkan dengan konsumsi. Hal ini tercermin dari tingkat simpanan masyarakat di bank yang selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kredit.
Inilah yang membuat indikator kemiskinan di Jogjakarta terpenuhi. Secara rata-rata rasio kredit dibandingkan dengan simpanan rumah tangga di Jogjakarta dalam 10 tahun terakhir berkisar 66,78 persen. Menurutnya data ini akan terbaca rendah apabila dibandingkan dengan rasio ideal 80 hingga 90 persen.
“Kondisi demikian terus menjadi problem secara statistik, karena penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, semakin rendah pengeluaran penduduk maka akan semakin dekat dengan kemiskinan,” bebernya.
Budi mendorong agar Pemda DIY menghadirkan kebijakan yang solutif. Diawali dengan dukungan menciptakan lapangan kerja baru. Ini untuk menyongsong keberlangsungan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah hingga 2025.
Mengawal optimalisasi penggunaan dana desa. Agar memiliki multiplier yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa apabila dimanfaatkan secara swakelola dan padat karya untuk menggerakkan ekonomi desa.
“Kami sangat mengapresiasi upaya DIY dalam meningkatkan UMP 2023, sehingga tidak lagi menjadi yang terendah di Indonesia. Kenaikan UMP ini penting terutama untuk mengurangi gap pendapatan penduduk DIY dengan penduduk pendatang, sehingga diharapkan dapat memperbaiki gini ratio,” katanya.
Tak terhenti sampai disini, Budi juga mendorong Pemda DIY memperhatikan isu sosial yang berkembang di masyarakat. Turut melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, dalam mengantisipasi potensi konflik antar kelompok.
“Kami turut mengapresiasi respons cepat dari Pemda dalam mengatasi isu sosial yang berkembang, sehingga tidak merusak citra positif DIY,” ujarnya. (*/dwi) Editor : Editor News