RADAR JOGJA - Penataan kelembagaan Pemprov DIY kembali menuai sorotan. Kali ini menyangkut lambannya pemprov menempatkan personel di eselon dua. Khususnya yang menempati jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Hingga memasuki semester kedua 2024 ini, ada enam posisi eselon dua yang kosong. Waktunya telah berlangsung berbulan-bulan. Bahkan kekosongan jabatan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah berulang tahun. Selama 15 bulan terakhir kepala Bappeda dijalankan pelaksana tugas (Plt). Itu terjadi setelah Beny Suharsono promosi dari kepala Bappeda menjadi Sekprov DIY pada 22 Mei 2023 lalu.
“Kondisi itu bukan sekadar krisis sumber daya manusia (SDM). Lebih dari itu, ada krisis kepemimpinan membayangi pemprov,” ucap Ketua Faksi PAN DPRD DIY Arif Setiadi di sela mengikuti rapat paripurna di gedung dewan provinsi, Senin (8/7).
Arif mengaku heran melihat keadaan tersebut. Kekosongan sejumlah jabatan penting di pemprov terus saja terjadi. Setiap tahun nyaris selalu berulang. Dari pencermatan Arif, peristiwa itu telah berlangsung beberapa tahun silam.
Selalu saja terjadi jabatan kepala OPD lowong dalam waktu berbarengan. Cara mengatasinya, pemprov kerap menunjuk Plt. “Sesungguhnya itu bukan kebijakan yang tepat,” ujar wakil rakyat asal Dapil Gunungkidul ini.
Menyikapi itu, anggota dewan dua periode dan kembali terpilih untuk periode ketiga ini mendesak Gubernur DIY Hamengku Buwono X mengambil langkah cepat. Tak cukup diserahkan penanganannya kepada badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) maupun badan kepegawaian daerah (BKD).
“Gubernur harus cawe-cawe. Jangan sampai kekosongan jabatan berlarut-larut dan semakin bertambah banyak,” ingat politisi yang gemar membaca beberapa buku karya Pramoedya Ananta Toer ini.
Menurut dia, kepemimpinan daerah sudah saatnya fokus dan serius menata kelembagaan. Tanpa langkah itu, dia khawatir krisis kepemimpinan maupun SDM bakal semakin dalam.
Arif kemudian memberikan ilustrasi dalam bahasa Jawa. “Ditata thirik-thirik mawon dereng kantenan temata, napa malih mboten (Ditata dengan perencanaan saja belum tentu berhasil dengan baik, apalagi tidak, Red),” sindirnya.
Dari catatan Arif, ada enam jabatan eselon dua yang selama berbulan-bulan dibiarkan lowong. Selain kepala Bappeda, ada lima posisi lainnya. Terdiri atas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kepala Satpol PP, kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan, staf ahli gubernur, serta kepala biro bina mental.
Asisten pemeritahan dan kesejahteraan rakyat semula dijabat Sumadi. Mantan penjabat Wali Kota Jogja itu pensiun per 1 September 2023. Kursi yang ditinggalkan Sumadi kemudian diisi Kepala Bakesbangpol Dewo Isnu Broto Imam Santoso. Statusnya sebagai Plt.
Dewo sendiri pada 1 Agustus mendatang juga akan purna tugas. Ini berpotensi menambah daftar panjang kekosongan jabatan kepala OPD. Diingatkan, kalau asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat itu tak segera diisi pejabat definitif dan kembali ditunjuk Plt, maka akan menciptakan rekor baru. “Plt diganti Plt. Itu bisa masuk Museum Rekor Indonesia (Muri),” sindir alumnus Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM ini.
Sedangkan kepala Satpol PP serta kepala dinas pertanian dan ketahan pangan kosong juga kosong sejak Oktober tahun lalu. Itu terjadi saat pemprov mengadakan rotasi jabatan eselon dua. Kepala Satpol PP Noviar Rahmad dimutasi menjadi kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Namun Noviar tetap menjadi Plt kepala Satpol PP.
Adapun kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan semula dipegang Sugeng Purwanto. Dia digeser menjadi asisten pemberdayaan sumber daya masyarakat. Kini Sugeng mendapatkan tugas sebagai penjabat wali kota Jogja sejak 22 Mei lalu.
Kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan dirangkap wakil kepala dinas R. Hery Sulistio Hermawan dengan status Plt. Dua posisi lainnya yang lowong adalah staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan serta kepala biro bina mental spiritual.
Posisi staf ahli kosong karena pejabatnya Etty Kumolowati pensiun sejak Juni lalu. Sedangkan kepala biro bina mental spiritual kosong karena pejabatnya Djarot Margiantoro meninggal dunia pada 24 Maret 2024 lalu.
Menyadari sejumlah kepala OPD yang kosong itu, Sekprov DIY Beny Suharsono menegaskan, peta pengisian jabatan eselon dua sudah ada. Berikut nama-nama pejabat yang akan mengisinya.
“Setiap saat dipanggil harus siap. Cuma yang jelas secara administrasi harus terpenuhi, seperti latar belakang pendidikan dan penguasaan di bidangnya," jelasnya.
Dikatakan, pengisian jabatan eselon dua memakai metode open bidding (lelang terbuka, Red) dan talent pool. Tahun ini secara bertahap, terang Beny, pemprov bakal menurunkan tensi metode lelang menjadi talent pool. Pengangkatan pejabat eselon dua tidak lagi dengan cara lelang. “Beberapa jabatan yang dirangkap harus kami selesaikan,” tegasnya.
Dasar metode talent pool merujuk Pergub DIY No. 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Karir PNS Pemprov DIY. Senada, Kepala BKD DIY Amin Purwani mengaku masih menyelesaikan tahapan penyelesaian administrasi pengisian jabatan eselon dua. Amin juga tengah mengajukan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Semua sedang kami persiapkan dan on progress. Kami juga menunggu persetujuan Pak Gubernur,” terangnya. Amin menyebut pada Juli ini ada pelantikan sejumlah posisi. Mulai jabatan fungsional, pengawas, administrator hingga pengisian jabatan eselon dua. (oso/kus/laz)
Editor : Satria Pradika