Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Petani Ingin Ada Perbaikan Tanggul dan Jalan Inspeksi

K
Penulis: Kusno S Utomo❯
LAHAN PRODUKTIF: Beberapa petani di Kalurahan Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo, memanen padi. Ngestiharjo termasuk daerah penghasil beras. Atas hasil itu, Kementerian Pertanian memberikan bantuan vertical dryer berkapasitas 10 ton. (Anom Bagaskoro/Radar Jogja)
LAHAN PRODUKTIF: Beberapa petani di Kalurahan Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo, memanen padi. Ngestiharjo termasuk daerah penghasil beras. Atas hasil itu, Kementerian Pertanian memberikan bantuan vertical dryer berkapasitas 10 ton. (Anom Bagaskoro/Radar Jogja)

Advertisement

 

Kunjungan dan Dialog Komisi B DPRD DIY dengan Gabungan Kelompok Tani Kulon Progo          

Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD DIY mengadakan kunjungan dalam daerah (KDD) ke Kabupaten Kulon Progo. Terjadi dialog dengan sejumlah petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Banyak hal dikemukakan para petani. Mereka menyampaikan aspirasi menyangkut kebutuhan infrastruktur guna memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Advertisement

“Kami ingin ada perbaikan permanen tanggul dan jalan inspeksi sepanjang 7 kilometer di Sungai Serang. Terutama di daerah  Ngestiharjo. Dibutuhkan perbaikan permanen  infrastruktur sadap intake dan outlet yang pernah mengalami kerusakan akibat banjir,” ujar Ketua Gapoktan Kalurahan Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo, Sahadadi Mulyono di aula Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Aspirasi lainnya berkaitan dengan usulan agar material sedimentasi hasil normalisasi Sungai Serang dapat langsung dimanfaatkan untuk memperkuat tanggul di sekitar lokasi. Para petani juga ingin bisa mendapatkan bantuan rice milling plant (RMP) untuk meningkatkan kapasitas pengolahan beras. Nilai RMP berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar

Menurut Sahadadi, keterbatasan mesin penggilingan saat ini membuat petani masih fokus pada produksi beras medium dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 13.500 per kilogram. Dengan dukungan RMP, petani berharap bisa memproduksi beras premium dengan HET Rp 14.990 per kilogram . “Lebih efisien dan punya nilai tambah,” kata Sahadadi.

Advertisement

Dia menyampaikan capaian kelompoknya dalam memenuhi komitmen pasokan gabah kering panen ke Bulog. Tahun lalu, 2025, pasokan yang disalurkan mencapai 1.000 ton. Meningkat menjadi 3.872 ton pada 2026 ini. Atas capaian tersebut, kelompok tani memperoleh bantuan vertical dryer berkapasitas 10 ton dari Kementerian Pertanian RI.

Dok DPRD DIY
Dok DPRD DIY

 

Aspirasi lainnya disuarakan perwakilan petani milenial Danang. Dia meminta kejelasan regulasi mengenai pembentukan kelompok petani milenial. Kepastian itu dinilai penting agar keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dapat berkembang secara profesional, terstruktur, dan berkelanjutan.

Menanggapi berbagai aspirasi dari petani Kulon Progo, Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan, terus mendorong penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo. Upaya yang dilakukan melalui sinergi lintas sektor, pengembangan inovasi teknologi pertanian, dan peningkatan dukungan terhadap petani.

Advertisement
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Proyeksi TKD 2027 Masih Minim, DPRD Jogja: Jangan Pasrah, Desak Pemkot Jemput Bola lewat Komunikasi 

Proyeksi TKD 2027 Masih Minim, DPRD Jogja: Jangan Pasrah, Desak Pemkot Jemput Bola lewat Komunikasi 

Wakil Ketua I DPRD Sinarbiyat Nujanat menyoroti minimnya proyeksi TKD pada 2027 hanya sekitar Rp 759,4 miliar. Berpotensi naik sekitar Rp 10 miliar dibandingkan 2026 sebesar Rp 749 miliar.

Karya Kreatif Terbentur Legalitas dan Modal, DPRD Kota Magelang Siapkan Perda

Karya Kreatif Terbentur Legalitas dan Modal, DPRD Kota Magelang Siapkan Perda

Banyak pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Magelang telah memiliki produk dan pasar, tetapi belum semuanya mampu berkembang karena terbentur persoalan legalitas, permodalan, hingga perlindungan hak kekayaan ...

Melaut Bukan Pekerjaan Utama, DPRD Kulon Progo Usulkan Raperda

Melaut Bukan Pekerjaan Utama, DPRD Kulon Progo Usulkan Raperda

Melaut Bukan Pekerjaan Utama, DPRD Kulon Progo Usulkan Raperda

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer