RADAR JOGJA - Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump atau biasa dikenal sebagai Donald Trump resmi dibentuk pada Kamis (22/1).
Sebanyak 18 perwakilan negara hadir untuk menandatangani piagam BOP yang bertepatan dengan berlangsungnya World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.
Kedelapan belas negara yang hadir tersebut yakni Amerika Serikat, Argentina, Armenia, Bulgaria, Azerbaijan, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Mongolia.
Meskipun demikian, hingga kini jumlah negara yang menyetujui ajakan Donald Trump untuk bergabung BOP bertambah menjadi 26 negara, yaitu:
1. Amerika Serikat
2. Israel
3. Albania
4. Argentina
5. Armenia
6. Azerbaijan
7. Bahrain
8. Belarus
9. Bulgaria
10. Mesir
11. Hungaria
12. Indonesia
13. Yordania
14. Kazakhstan
15. Kosovo
16. Kuwait
17. Mongolia
18. Maroko
19. Pakistan
20. Paraguay
21. Qatar
22. Arab Saudi
23. Turki
24. Uni Emirat Arab
25. Uzbekistan
26. Vietnam
Negara-negara tersebut merupakan 26 dari 62 negara yang diundang oleh Donald Trump untuk bergabung dengan BOP.
Sebanyak delapan negara menolak ajakan tersebut, yaitu Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Norwegia, Slovenia, Swedia, dan Britania Raya. Sedangkan 28 negara lainnya belum memberikan respons apapun sejauh ini.
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dalam siaran pers Sekretariat Kabinet RI menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia dalam BOP merupakan upaya untuk mencapai perdamaian di Gaza, Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo Subianto.
Hal tersebut erat kaitannya dengan salah satu proyek besar yang direncanakan dalam agenda BOP, yakni New Gaza. Menantu Donald Trump, Jared Kushner mempresentasikan konsep mega proyek tersebut untuk merekonstruksi wilayah Gaza menjadi “Gaza Baru”.
“New Gaza, ini bisa menjadi harapan, bisa menjadi tujuan, memiliki banyak industri, dan benar-benar menjadi tempat di mana orang-orang di sana dapat berkembang, memiliki lapangan kerja yang bagus,” kata Jared Kushner saat peresmian BOP.
Bergabungnya Indonesia dalam BOP menuai kecaman dari berbagai pihak. Pemilik akun Instagram @bangsamahardika bahkan menyebut Presiden ke-8 RI tersebut sebagai “Panglima Penjamin Keamanan Israel”.
Sebutan tersebut juga sebagai bentuk kecaman mengenai pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa menjamin keamanan Israel adalah upaya untuk menciptakan perdamaian.
“Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel,” ucap Prabowo Subianto kepada ANTARA Televisi (TV) di New York, AS.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memandang keputusan Prabowo untuk bergabung BOP dikarenakan tidak memiliki pilihan selain bergabung.
Ia menjelaskan bahwa Donald Trump dapat mengancam untuk menaikkan tarif kepada Indonesia jika tidak bergabung dengan BOP.
Namun, Hikmahanto juga khawatir jika BOP justru lebih memihak kepada Israel. Seandainya hal tersebut terjadi, maka dapat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dan dukungan rakyat (approval rating) Indonesia kepada Prabowo.
“Kalau ternyata dewan ini malah condong ke Israel dalam pembuatan kebijakan, maka presiden akan punya masalah dengan rakyatnya sendiri dan ini akan berakibat tidak baik untuk approval rating Presiden Prabowo,” ujar Hikmahanto kepada Inilah.com.
New Gaza rencananya akan direalisasikan dengan tujuan untuk mentransformasi Gaza sebagai pusat ekonomi modern dan berkembang pesat. Proyek tersebut merupakan implementasi dari 20 poin perdamaian oleh Donald Trump yang diakui sebagai upaya untuk mengakhiri Genosida di Palestina.
Selain itu, New Gaza akan dibangun berdasarkan Prinsip-prinsip Demiliterisasi (Demilitarization Principles). Terdapat beberapa poin terkait pemerintahan, hukum, dan pengelolaan senjata, di antaranya, yaitu:
1. Otoritas Sipil Tunggal
Transisi kekuasaan di New Gaza akan dijalankan oleh National Committee for the Administration (NCAG) sebagai badan pelaksana di lapangan sebelum dialihkan ke Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA)
2. Satu Otoritas, Satu Hukum, Satu Senjata
Prinsip tersebut mengharuskan semua senjata hanya digunakan berdasarkan izin dari NCAG.
Kedua poin tersebut serupa dengan ambisi Donald Trump yang mengaku akan membentuk New Gaza sebagai tempat untuk memakmurkan masyarakat Gaza, serta terbebas dari Hamas dan senjata berat.
Salah satu warga Gaza, Ghada Duheir menanggapi bahwa rencana tersebut sekilas tampak bagus, tetapi hal tersebut bukanlah “Gaza yang sesungguhnya.”
“Itulah yang disebut hak-hak kami dan rumah-rumah kami telah hilang. Kami hanya ingin bantuan dan Israel untuk membuka perbatasan,” ujar Ghada kepada wartawan National Public Radio (NPR) News.
Aktivis kemanusiaan yang aktif menyalurkan bantuan di negeri Syam (Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina), Muhammad Rizki Fauzi turut memberikan tanggapannya.
Dalam unggahannya, Rizki menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia, sebagaimana negara-negara Arab (Asia Barat) lainnya merupakan salah satu upaya untuk mengetahui keputusan dan pembahasan di internal BOP. Ia juga mengatakan bahwa keterlibatan negara-negara Arab tersebut menjadi pertimbangan bagi Israel yang enggan bergabung dengan BOP pada awalnya.
Meskipun demikian, Rizki juga berpendapat bahwa secara pribadi, ia tidak sepakat dengan keberadaan BOP dan lebih memilih lembaga lainnya yang menguntungkan Palestina jika ada.
“Palestina tidak ada di BOP juga karena AS belum mengakui Palestina sebagai negara, dan pihak pejuang menentang ketika Israel diundang masuk,” tulis Rizki dalam unggahannya di Instagram pada Selasa (27/1).
Dalam unggahan yang sama, Rizki menuliskan bahwa pembentukan BOP dianggap mencederai Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yang seharusnya mengambil peran dalam perdamaian dunia sebagaimana yang direncanakan dalam BOP.
“BOP juga akan mencabuli PBB (karena itu sebenarnya peran PBB) itu kenapa Uni Eropa mayoritas tidak join (Indonesia: bergabung), karena mencederai PBB,” tulis Rizki.
Selain itu, publik menganggap pembentukan BOP dinilai problematik dan memunculkan paternalisme politik, di mana badan tersebut secara sepihak terlihat ingin menguasai kepentingan rakyat Palestina yang akan “dimerdekakan” tanpa melibatkan Palestina itu sendiri.
Negara Palestina memang tidak diundang dan dilibatkan dalam penandatanganan BOP di Davos lalu. Tetapi, BOP mencantumkan keterlibatan pemerintahan Palestina dalam Prinsip-prinsip Demiliterisasi pada konsep New Gaza, yaitu mengenai NCAG dan “Palestinian Led”. NCAG sendiri terdiri dari 15 teknokrat Palestina yang diketuai oleh AP Ali Shaath.
Meskipun demikian, Qassam Muadi dalam opininya di Mondoweiss berpendapat bahwa aspek paling kontroversial dari NCAG bukanlah keanggotaannya, melainkan fakta bahwa lembaga tersebut tunduk terhadap BOP yang disebutnya sebagai “Dewan Perdamaian bergaya mandat kolonial Trump.”
Berkaitan dengan hal tersebut, komite eksekutif BOP sendiri terdiri dari Donald Trump, Jared Kushner, Steve Witkoff, dan Marco Rubio yang secara eksplisit merupakan pro-Israel menjadi hal kontroversial lainnya.
Selain itu, Qassam menilai tunduknya NCAG di bawah kontrol BOP hanya akan mempersempit ruang gerak lembaga tersebut untuk mengatasi penderitaan rakyat Palestina tanpa melibatkan Israel. Hal tersebut dikarenakan segala keputusan harus menyetujui persyaratan Israel yang kemungkinan besar dapat merugikan rakyat Palestina, khususnya Gaza.
“Situasi di mana NCAG terbentuk memberikan ruang gerak yang sangat terbatas untuk meringankan kondisi mengerikan yang dialami warga Palestina di Gaza tanpa kerja sama Israel. Pada intinya, ini berarti menyetujui persyaratan Israel,” tulis Qassam.
Kemerdekaan Palestina merupakan tujuan besar yang sangat penting untuk menegakkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam sejarah suatu bangsa. Akan tetapi, kehadiran BOP menempatkan rakyat Palestina dalam kondisi tidak memiliki pilihan lain selain tunduk dan memandang mereka sebagai objek yang tidak berdaya.
Penulis: Salwa Hunafa
Editor : Bahana.