GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membatasi pelaksanaan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama libur panjang Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Selain kuota maksimal 25 persen per unit kerja, setiap ASN juga hanya diperbolehkan menjalankan WFA paling lama dua hari kerja.
Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul Sunawan menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan optimalisasi pelayanan publik.
Baca Juga: Pakar UGM Sebut WFH Tak Efektif Diterapkan 100 Persen di Semua Lini Pekerjaan, Ini Alasannya!
“Pembatasan 25 persen ini supaya layanan tetap berjalan normal. Jadi tidak semua pegawai bekerja dari luar kantor secara bersamaan,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).
Ia menyebut, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2026. Dalam aturan itu, akumulasi ASN yang menjalankan WFA dan cuti tidak boleh melebihi 25 persen di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dengan demikian, mayoritas pegawai tetap harus hadir di kantor untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Sunawan menambahkan, penyesuaian pola kerja berlangsung selama lima hari kerja, yakni dua hari sebelum Nyepi dan tiga hari setelah Lebaran.
Namun, setiap ASN hanya diperkenankan menjalankan WFA maksimal dua hari kerja dalam periode tersebut.
“Pengaturan teknis diserahkan kepada pimpinan OPD. Mereka yang menentukan jenis pekerjaan mana yang bisa dilakukan secara WFA dan mana yang harus tetap dikerjakan di kantor,” jelasnya.
Ia menegaskan, meskipun bekerja dari luar kantor, ASN tetap wajib menjaga kinerja dan disiplin kerja.
Pegawai harus tetap bisa dihubungi, menjalankan tugas harian, serta memastikan pekerjaan berjalan optimal.
Dengan pembatasan tersebut, pihaknya dapat memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan di tengah momentum libur panjang.
“WFA bukan berarti bebas. Fleksibilitas ini tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Baca Juga: Warga Dawung, Kabupaten Magelang Berebut 2.500 Kupat Berisi Uang, Ribuan Kupat Jadi Simbol Berbagi
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Fajar Ridwan mengungkapkan, tidak semua ASN di dinasnya memanfaatkan skema WFA tersebut.
Di instansinya, sebagian pegawai justru memilih tetap bekerja dari kantor.
“Sebagian pegawai memang memilih tetap masuk kantor. Selain faktor kebiasaan, domisili juga mempengaruhi minat ASN untuk WFA,” katanya.
Baca Juga: Jamie Carragher: Warisan Mohamed Salah di Premier League Lebih Besar daripada Ronaldo dan Rooney
Ia menilai pilihan tersebut dilatarbelakangi oleh mayoritas ASN di lingkungan Pemkab Gunungkidul berdomisili di wilayah DIY, sehingga tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk bekerja dari luar daerah.
Fajar mengaku, pelaksanaan WFA tetap disertai sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pegawai, seperti menyelesaikan tugas, membuat laporan pekerjaan, serta menjaga komunikasi dengan atasan dan rekan kerja.
“WFA tetap ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Pegawai harus tetap produktif meski tidak berada di kantor,” tandasnya. (bas)
Editor : Winda Atika Ira Puspita