Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kinerja APBN DIJ Disebut Masih Terjaga Positif

F
Penulis: Fahmi Fahriza❯

Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIJ Agung Yulianta.Fahmi Fahriza/Radar Jogja
Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIJ Agung Yulianta.Fahmi Fahriza/Radar Jogja
 


Advertisement

 


RADAR JOGJA - Kinerja APBN DIJ disebut masih stabil dan menunjukkan tren yang positif. Pada sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat hingga 31 Agustus sebesar Rp 5,65 triliun atau 70,30 persen dari target.

"Pendapatan dan hibah tumbuh sebesar 9,68 persen secara year on year (yoy)," kata Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIJ Agung Yulianta Selasa (2/10).

Advertisement

Agung menjelaskan, bahwa penerimaan perpajakan memberi andil besar dalam peningkatan kinerja pendapatan dan hibah sebesar Rp 4,02 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 7,89 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2022 pada periode yang sama.

Sementara, kenaikan terbesar disumbang oleh penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 29,91 persen yoy. PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mengalami pertumbuhan 27,6 persen secara total. Kenaikan tertinggi terjadi di jenis pajak PPN dalam negeri yang masih dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN 2023. 

"PPN impor mengalami sedikit penurunan, dikarenakan belum terulangnya import atas bahan baku seperti tahun sebelumnya," paparnya.

Advertisement

Penerimaan cukai secara akumulatif Agustus pun mengalami peningkatan sebesar 42,41 persen secara yoy. Hal itu dipengaruhi adanya peningkatan penerimaan cukai dari pelunasan cukai yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran.

"Sementera penerimaan PNBP tumbuh sebesar 14,37 persen dipengaruhi kenaikan PNBP lainnya sebesar Rp 123,04 miliar atau 43,80 persen yoy," tuturnya.

Disebutnya, realisasi terbesar PNBP lainnya ditopang oleh realisasi pendapatan biaya pendidikan dan jasa pendapatan kepolisian masing-masing senilai Rp 71,96 miliar dan Rp 123,14 miliar. Selain itu pendapatan pelayanan pertanahan juga menyumbangkan kinerja signifikan yaitu sebesar Rp 43,48 miliar.

"Pada sisi pengeluaran negara, kinerja belanja negara DIJ sampai dengan 31 Agustus 2023 sebesar Rp14.131,20 M tumbuh 6,32 persen," tuturnya.

Belanja pemerintah pusat diakuinya juga mengalami pertumbuhan 7,93 persen yang dipengaruhi oleh kinerja belanja barang tumbuh 27,62 persen.

Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) mencapai Rp36,29 miliar untuk 9.538 debitur. Dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar Rp 12,32 miliar untuk 3.470 debitur. "APBN yang sehat menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan ekonomi kita tetap tumbuh dan pulih," tandasnya. (iza/eno)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggaran Terbatas, Bantul Bidik APBN hingga Danais: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Anggaran Terbatas, Bantul Bidik APBN hingga Danais: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul harus mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Selain mengandalkan APBD, mulai membidik sejumlah sumber pendanaan..

​Di Forum Australia-Indonesia, Wamenkeu Tegaskan Pentingnya Kredibilitas Fiskal

​Di Forum Australia-Indonesia, Wamenkeu Tegaskan Pentingnya Kredibilitas Fiskal

Wamenkeu Juda Agung menegaskan kredibilitas fiskal penting untuk tingkatkan kepercayaan investor dan pastikan APBN berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikannya pada Australia-Indonesia High Level Policy Dialogue.

Gaji PPPK Bakal Ditanggung APBN, Pemprov Sambut Positif tapi Waspadai Penurunan DAU

Gaji PPPK Bakal Ditanggung APBN, Pemprov Sambut Positif tapi Waspadai Penurunan DAU

emprov DIY menyambut positif rencana pengalihan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari APBD ke APBN mulai 2027. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban belanja pegawai daerah, meski..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer