"Tadi kita tekankan pentingnya SPPG bertanggung jawab karena ini itu menyangkut nasib generasi emas Indonesia," jelasnya saat ditemui di Pemkab Bantul Jumat (21/11).
Ia menegaskan, persoalan ini bukan hanya menyangkut higienitas dan keamanan pangan, tetapi juga menyangkut pengelolaan bisnis yang harus dilandasi kesadaran dan kepercayaan adalah segalanya.
"Maka tadi kita ingatkan bisnis itu bukan soal keuntungan jangka pendek, tetapi tentang kepercayaan jangka panjang," katanya.
Ia menekankan, jika SPPG dihadapkan pada situasi di mana harus mengambil keputusan terkait penggunaan bahan baku yang sudah mendekati masa kedaluwarsa dan berpotensi membahayakan, maka pilihan tersebut harus dihindari.
Meski keputusan itu dapat menimbulkan kerugian, keamanan pangan tetap harus diutamakan.
Lanjutnya, situasi seperti itu justru menjadi pengalaman berharga bagi SPPG untuk belajar memperbaiki manajemen stok dan pengelolaan persediaan bahan baku. Dengan demikian, pengelolaan dapat dilakukan lebih baik.
Langkah ini pada dasarnya merupakan penekanan dari Pemkab Bantul, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam pengelolaan SPPG, yakni soal kepercayaan.
"HB IX, mengatakan kehilangan harta benda itu tidak seberapa, Kehilangan nyawa kita hanya kehilangan separuh yang dimiliki, tapi kalau sudah kehilangan kepercayaan kita kehilangan segalanya," katanya.
Ia menyampaikan, SPPG pada dasarnya dipercaya oleh negara untuk menghasilkan produk yang aman bagi anak-anak.
Jika produk tersebut justru menimbulkan keracunan atau menyebabkan kesakitan, kepercayaan itu akan hilang. Karena itu, ia mengingatkan agar SPPG tidak semata-mata mengejar keuntungan dengan mengorbankan kepercayaan.
Hal inilah yang menjadi urgensi evaluasi SPPG sebagai bentuk penekanan atas pentingnya menjaga kepercayaan tersebut.
Terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Halim menjelaskan persyaratan kepemilikan SLHS diberlakukan setelah SPPG terbentuk. Karena itu, ia mendorong SPPG yang belum memiliki SLHS untuk segera mengurus dan melengkapinya di Dinkes Bantul.
"Nanti dinas kesehatan akan memverifikasi, layak tidak, patut tidak SLHS itu diberikan, jadi ya kita harus mengejar ketertinggalan itu, karena syarat datang belakangan," katanya.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Bantul Hermawan Setiaji mengatakan, beberapa sekolah di Kapanewon Pajangan, Bambanglipuro, dan Jetis mengalami keracunan akibat MBG. Hal tersebut, mengakibatkan tiga SPPG di kapanewon tersebut tutup.
"Di Pajangan ditemukan bakteri E-coli pada air, Bambanglipuro ditemukan bakteri pada nasi, dan Jetis ada bakteri E-coli pada nasi," katanya. (cin)
Editor : Bahana.