RADAR JOGJA - Kalurahan Wukirsari tak lagi mengalami krisis air bersih. Sekalipun saat musim kemarau kering nan panjang seperti tahun ini. Komitmen dan konsistensi Hanung Raharjo sukses membuat salah satu kalurahan di Kapanewon Imogiri itu sejak tahun 2022 bebas krisis air bersih.
”SUDAH dua tahun ini tak ada lagi yang mengajukan bantuan droping air. Zero tangki sekarang,” tutur Hanung di ruang kerjanya pekan lalu.
Kondisi ini jauh berbeda dibanding sebelum 2022. Ketua DPRD Bantul ini menceritakan, Kalurahan Wukirsari biasanya paling terdampak saat musim kemarau tiba. Tiap RT rata-rata membutuhkan bantuan 50 tangki air saat musim kemarau. Saking parahnya, dulu beberapa perusahaan swasta yang rajin menyalurkan bantuan droping air langsung mendistribusikannya ke Wukirsari saat musim kemarau tiba. Mereka paham betul Kalurahan Wukirsari mengalami krisis air bersih. Maklum, sebagian besar wilayah Kalurahan Wukirsari secara geografis terletak di perbukitan seribu.
”Dulu, selama musim kemarau permintaan air bersih di Wukirsari pasti mencapai ratusan tangki,” kenangnya.
Bagaimana bisa Wukirsari sekarang bebas krisis air bersih? Politikus PDI Perjuangan ini cukup lama mencermati kondisi di Kalurahan Wukirsari. Mulai dari kondisi masyarakat hingga potensi sumber mata airnya. Berbekal pencermatan itu, bapak dua anak ini pada 2019 bercita-cita bahwa Kalurahan Wukirsari dalam beberapa tahun ke depan harus bebas krisis air bersih.
”Wukirsari sebenarnya sebagai pilot project untuk penanganan krisis bersih,” ucapnya.
Dengan kewenangan dan jejaringnya, Hanung pelan-pelan mewujudkan cita-citanya. Sebagian pedukuhan digelontor bantuan pembangunan instalasi pengelolaan air bersih (PAB) dari APBD. Sebagian lagi memanfaatkan program dari pemerintah pusat.
”Ada pula yang melalui CSR (corporate social responsibility) BUMN dan perusahaan swasta,” ungkapnya.
Kendati begitu, Hanung tak serta-merta mencarikan program pembangunan PAB. Hanung sebelumnya mengajak warga diskusi.
Hanung menegaskan, salah satu elemen penting dalam penyaluran bantuan PAB adalah manajerial pengelolaan PAB. Warga harus memahami betul manajemen. Mulai dari penetapan biaya langganan PAB hingga perawatan mesin pompa plus jaringan pipanya.
”Agar warga tidak ketergantungan dengan bantuan,” ujarnya.
Khusus biaya berlangganan, Hanung berpesan agar pengelola PAB tidak mematok harga tinggi. Yang penting, pengelola cukup memiliki keuntungan untuk biaya perawatan ke depan.
”Kalau langganannya mahal berarti kan tidak berpihak kepada masyarakat. Itu nggak boleh,” tegasnya.
Selain di Kalurahan Wukirsari, sekretaris DPC PDI Perjuangan Bantul ini juga menaruh perhatian serius terhadap penanganan krisis air bersih di beberapa kalurahan. Misalnya, Dlingo, Muntuk, Jatimulyo, Wonolelo, dan Segoroyoso.
Menurutnya, teknis penanganan krisis air bersih di beberapa kalurahan itu berbeda. Di Muntuk, misalnya, dengan menambah sumur bor.
”Kalau di Kebosungu (Dlingo) kami upayakan mengambil air dari Gunungkidul. Dengan memasang pipa dan dua mesin. Mesin hisap dan mesin dorong,” katanya.
Meski letaknya di perbukitan seribu, Hanung menilai, Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan sebagian wilayah Kapanewon Pleret seharusnya tidak mengalami krisis air bersih. Semuanya memiliki potensi sumber mata air. Begitu pula dengan seluruh wilayah Bumi Projotamansari.
”Tinggal bagaimana komitmennya,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Lurah Wukirsari Susilo Hapsoro membenarkan wilayahnya tak lagi mengalami krisis air bersih. Tidak ada lagi mobil tangki air yang lalu-lalang di Wukirsari saat musim kemarau.
”Kondisinya sangat berbeda dengan lima tahun lalu,” ungkapnya.
Dari 16 pedukuhan, Susilo menyebut, sepuluh di antaranya menjadi langganan krisis air bersih. Namun, sejak dua tahun terakhir keberadaan 12 PAB yang tersebar di sepuluh pedukuhan mampu mengatasi krisis air bersih.
”Debit airnya memang turun. Tapi mampu mencukupi kebutuhan warga,” tambahnya. (zam)
Editor : Satria Pradika