Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Implementasi APBD 2025 Bantul Masih Terhambat SE Bersama, Sembilan Proyek Harus Tertunda

K
Penulis: Khairul Ma'arif❯

 

TUGAS: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Trisna Manurung.
TUGAS: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Trisna Manurung.

BANTUL – Sebanyak sembilan paket proyek pengadaan barang dan jasa tahun ini harus tertunda. Hal ini karena belum adanya keputusan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait besaran transfer ke daerah.


Advertisement

Kepala BPKPAD Bantul Trisna Manurung mengatakan, hal tersebut berdasarkan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan pada 11 Desember 2024. Terkait tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah 2025 mengharuskan menunggu PMK baru.

Hal ini pun berimbas pada paket proyek yang harus tertunda. “Yang belum mulai pengadaan, di-stop dahulu," katanya Rabu (9/1/2025).

Sesuai dengan laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Bantul, sembilan paket yang tertunda meliputi Jalan Dingkikan-Peleman dengan nilai Rp 2,7 miliar. Kemudian paket rehabilitasi jaringan irigasi di Pacar Rp 515 juta, paket rehabilitasi jaringan irigasi di Jotawang Rp 2 miliar, dan paket rehabilitasi jaringan irigasi di Sindet Rp 891,8 juta.

Ada juga paket Jalan Sindet-Plencing nilainya Rp 1,5 miliar, paket rehabilitasi jaringan irigasi di Timbulsari senilai Rp 891,9 juta, dan paket rehabilitasi jaringan irigasi di Kemiri dengan nilai Rp 739,6 juta. Kemudian paket rehabilitasi di Jalan Sindon-Bibis senilai Rp 426,4 juta, dan paket jalan Sumberagung-Potrobayan dengan nilai Rp 497,7 juta.

Trisna sendiri mengaku, tidak mengetahui sampai kapan proyek tersebut akan tertunda. Padahal jika sesuai jadwal, penandatanganan kontrak awal akan berlangsung pada 31 Januari. Namun karena belum ada PMK baru, tahapan di sembilan proyek diubah menjadi tidak ada jadwal. "Pengendalian dari pusat memang ketat sekarang," lontarnya.

Advertisement

Namun, kondisi tersebut dinilainya wajar. Karena melihat ekonomi global yang dihiasi perang antarnegara.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bantul Narto menambahkan, sembilan proyek yang tertunda, sempat dilakukan lelang dini. Namun karena adanya SE bersama, harus dihentikan. "Pelaksanaan tender dini bertujuan mengantisipasi keterlambatan proyek," tuturnya.

Bagi peserta tender yang sudah berpartisipasi, tidak diberikan ganti rugi. Hal ini karena sudah adanya aturan dalam proses lelang atau pengadaan. (rul/eno)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

TKD Kabupaten Kebumen Dipangkas Rp 324 Miliar, Dana Desa hingga Anggaran Pendidikan Jadi Korban

TKD Kabupaten Kebumen Dipangkas Rp 324 Miliar, Dana Desa hingga Anggaran Pendidikan Jadi Korban

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen Agung Nur Wahid. (M Hafied/Radar Jogja)TKD Kabupaten Kebumen Dipangkas Rp 324 Miliar, Dana Desa hingga Anggaran Pendidikan Jadi Korban

Yogyakarta Jangan Dikhianati Jakarta

Yogyakarta Jangan Dikhianati Jakarta

Desakan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar pemerintah pusat menaikkan kembali Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Keistimewaan (Danais), patut mendapat perhatian serius. Ini bukan sekadar permintaan tambahan

Proyeksi TKD 2027 Hanya Rp 759,4 Miliar, Pemkot Jogja Tunda Sejumlah Proyek Infrastruktur 

Proyeksi TKD 2027 Hanya Rp 759,4 Miliar, Pemkot Jogja Tunda Sejumlah Proyek Infrastruktur 

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memproyeksikan nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2027 sebesar Rp 759,4 miliar. Angka itu hanya naik sekitar Rp 10 miliar dibandingkan tahun 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer