Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Yogyakarta Jangan Dikhianati Jakarta

K
Penulis: Kusno S Utomo❯
Prof Djohermansyah Djohan
Djohermansyah Djohan
Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010–2014, Pendiri Institut Otonomi Daerah

Advertisement

 

 

RADAR JOGJA - Desakan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar pemerintah pusat menaikkan kembali Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Keistimewaan (Danais), patut mendapat perhatian serius. Ini bukan sekadar permintaan tambahan anggaran dari sebuah daerah. Di baliknya terdapat persoalan yang lebih mendasar: konsistensi negara menghormati sejarah, konstitusi, dan komitmen politik yang melandasi keistimewaan Yogyakarta.

Advertisement

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyoroti penurunan alokasi transfer pusat ke daerah serta pemangkasan Danais yang semula mencapai sekitar Rp 1,42 triliun pada 2023 dan 2024, menjadi sekitar Rp 1 triliun pada 2025 dan 2026. Artinya, dalam dua tahun terakhir, Danais menyusut sekitar Rp 420 miliar atau hampir sepertiga dari alokasi sebelumnya.

Angka ini bukan perkara kecil. Penurunan tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal DIY untuk menjalankan urusan keistimewaan dan membiayai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, aspirasi DPRD DIY agar Danais 2027 dinaikkan kembali layak dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat.

Bukan Transfer Biasa

Advertisement

Ada satu hal yang perlu dipahami para pengambil kebijakan di Jakarta: Danais bukanlah transfer keuangan biasa. Dana ini merupakan konsekuensi fiskal dari pengakuan negara atas kedudukan istimewa DIY. Ia memiliki dimensi historis, konstitusional, politik, sekaligus administratif yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan dana transfer kepada daerah lainnya.

Dasar konstitusionalnya jelas. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan itu bukan sekadar penghormatan simbolis. Ia harus diwujudkan dalam pengaturan kewenangan dan dukungan yang memungkinkan keistimewaan tersebut dijalankan.

Ketika menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010–2014, saya menjadi Ketua Panitia Kerja Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY bersama DPR, khususnya Komisi II yang ketika itu dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa. Proses tersebut mengajarkan bahwa keistimewaan Yogyakarta tidak lahir dari kemurahan hati pemerintah pusat semata, melainkan dari sejarah panjang hubungan antara Yogyakarta dan Republik Indonesia.

Keistimewaan itu kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang ini memberikan lima kewenangan istimewa kepada DIY: tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Lagi Sasar Seni Pertunjukan, Danais di Kabupaten Bantul Mulai Sentuh Pelaku Seni Rupa

Tak Lagi Sasar Seni Pertunjukan, Danais di Kabupaten Bantul Mulai Sentuh Pelaku Seni Rupa

Fasilitasi dana keistimewaan (danais) untuk sektor kebudayaan di Kabupaten Bantul mulai diperluas ke seni rupa. Setelah selama ini didominasi seni pertunjukan, Dinas Kebudayaan (Disbud) Bantul mulai membuka ruang bagi..

Anggaran Terbatas, Bantul Bidik APBN hingga Danais: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Anggaran Terbatas, Bantul Bidik APBN hingga Danais: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul harus mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Selain mengandalkan APBD, mulai membidik sejumlah sumber pendanaan..

Danais Naik Jadi Rp 1,1 Triliun, Ruang Fiskal Pemprov DIY Masih Tertekan: Ini Penjelasan Sekprov DIY

Danais Naik Jadi Rp 1,1 Triliun, Ruang Fiskal Pemprov DIY Masih Tertekan: Ini Penjelasan Sekprov DIY

Kenaikan dana keistimewaan (Danais) menjadi sekitar Rp 1,1 triliun belum mampu memperluas ruang fiskal Pemprov DIy dalam penyusunan APBD. Sebab, kenaikan tersebut diikuti penurunan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp 5 M

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer