Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Aturan WFH, Pelayanan Publik Tetap Beroperasi

G
ilustrasi asn pns
ilustrasi asn pns

RADAR JOGJA - Pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 16-17 April. Meski begitu, pelayanan publik di Kabupaten Bantul tidak terkena imbas.


Advertisement

"Pelayanan publik justru hari ini (kemarin, Red) sudah dimulai. Dari pantauan sebelum libur (Lebaran, Red) yang telah kami lakukan, pelayanan publik justru tidak pernah libur," ujar Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja kemarin (15/4).

Dia mengatakan, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan (Adminduk) dan perizinan akan tetap beroperasi meski kebijakan WFH tersebut diterapkan. Selain itu, pelayanan kesehatan menyeluruh di puskesmas dan Rumah Sakit (RS) pun sudah mulai berlaku mulai Senin (15/4). 

"Pasti banyak pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan rutin untuk penyakit tertentu," katanya.  

Advertisement

Kemudian, menurutnya, pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul juga mulai membuka pelayanan secara tatap muka kemarin. Namun dengan jam pelayanan terbatas pada pukul 08.00-11.00. Sementara pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP) Bantul akan kembali beroperasi dengan jam pelayanan  normal pukul 08.00-14.30 hari ini (16/4).

Agus menjelaskan, pelayanan Adminduk yang diampu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul telah buka sejak momen Lebaran. Yaitu pada tanggal 6, 8, dan 13 April. Menurut Agus, organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan publik tersebut setiap tahunnya tetap memberikan pelayanan publik bagi warga selama momen Lebaran. Petugas yang ditempatkan pun sudah diatur untuk mengambil cuti secara bergiliran.

"Kami tidak membuat kebijakan WFH. Dari tahun ke tahun sudah diatur cuti bagi ASN di sektor pelayanan publik oleh kepala OPD masing-masing," jelasnya.

Advertisement

Guna memastikan pelayanan terhadap masyarakat berjalan semestinya, Inspektorat Daerah Bantul menerjunkan auditor. Hal itu dilakukan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak). "Auditor ini kami sebar untuk memastikan semua penyelenggara pelayanan publik di Bantul berjalan baik," kata Inspektur Daerah Bantul Isdarmoko.

Dia mengatakan, sidak tidak hanya menyasar terkait presensi ASN. Namun juga bagaimana ASN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.


Isdarmoko menyebut akan ada sanksi bagi ASN yang mangkir di hari pertama kerja pasca-cuti bersama dan libur Lebaran. Nantinya, sanksi tersebut menyesuaikan dengan jenis pelanggaran dari ASN. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi terberat. 

“Sanksinya tergantung pelanggarannya, dilihat dari berapa hari yang bersangkutan tidak masuk kerja. Sanksinya nanti menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang ada," tandasnya. (tyo/eno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pendataan 400 Becak Listrik Bantul Disorot, Penarik Becak di Luar Daerah Berpotensi Terlewat

Pendataan 400 Becak Listrik Bantul Disorot, Penarik Becak di Luar Daerah Berpotensi Terlewat

Pendataan penerima bantuan 400 becak listrik di Kabupaten Bantul masih menyisakan persoalan. Sebab, pendataan yang dilakukan sejauh ini baru menghimpun pengayuh becak yang berdomisili sekaligus beroperasi di Bantul.

Petani Bantul Mulai Siapkan Lahan untuk Persemian Benih Padi, Musim Tanam Padi Dimulai November

Petani Bantul Mulai Siapkan Lahan untuk Persemian Benih Padi, Musim Tanam Padi Dimulai November

Petani di Kabupaten Bantul mulai bersiap menghadapi musim tanam (MT) pertama 2026/2027 seiring datangnya hujan. Sejumlah petani telah mengolah lahan dan menyiapkan persemaian benih padi. Penanaman diperkirakan mulai...

TMMD Bantul Sasar Wilayah Jaten Pajangan, Bangun Akses Pertanian dan Rehabilitasi Lima RTLH

TMMD Bantul Sasar Wilayah Jaten Pajangan, Bangun Akses Pertanian dan Rehabilitasi Lima RTLH

Pembangunan akses jalan menuju kawasan pertanian menjadi salah satu sasaran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-130 Tahun 2026 di Kabupaten Bantul. Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah distribusi ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer