Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Gandeng BPD DIY untuk Kelola Anggaran Pilkada

GS
KOMITMEN: Ketua Bawaslu Bantul dan kepala BPD DIY Cabang Bantul setelah melakukan penandatanganan kerja sama pengelolaan anggaran Pilkada 2024 kemarin (5/4).Dokumentasi Bawaslu Bantul
KOMITMEN: Ketua Bawaslu Bantul dan kepala BPD DIY Cabang Bantul setelah melakukan penandatanganan kerja sama pengelolaan anggaran Pilkada 2024 kemarin (5/4).Dokumentasi Bawaslu Bantul

 


Advertisement


RADAR JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul melakukan kerjasama dengan BPD DIY Cabang Bantul untuk mengelola anggaran Pilkada 2024. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan antara ketua Bawaslu Bantul dengan kepala BPD DIY Cabang Bantul kemarin (5/4).


Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho menyampaikan, pengelolaan anggaran pilkada ini merupakan tindak lanjut setelah adanya pencairan dana hibah pilkada dari Pemkab Bantul kepada Bawaslu Bantul. Ia mengatakan, Bawaslu Bantul menerima hibah dana Pilkada sebesar Rp 13,5 miliar.

Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) telah ditandatangani November 2023 lalu.
“Selanjutnya dari total dana hibah tersebut telah dilakukan pencairan dana hibah sebesar 40 persen dari total hibah atau sekitar Rp 5 miliar,” ujar Didik.

Advertisement


Didik menegaskan bahwa nantinya kerja sama ini akan berfokus pada pendistribusian anggaran untuk pengawas badan ad hoc. Baik itu panitia pengawas kecamatan (panwascam), panwaslu kalurahan/desa (PKD) dan pengawas TPS untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul 2024. “Untuk pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada 27 November,” jelas Didik.


Kepala BPD DIY Cabang Bantul Fendi Muryawan mengatakan, pelayanan ini akan dilakukan dengan mengoptimalkan layanan di 19 kantor BPD DIY cabang pembantu yang tersebar di 17 kapanewon. BPD DIY Cabang Bantul juga berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan profesional dan akuntabel.

“Harapannya dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel tidak menyisakan permasalahan dalam pengelolaan hibah pemilihan kepala daerah,” sebut Fendi. (tyo/eno)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Pertanyakan Dasar Hukum Penyertaan Modal Rp 5 Miliar ke BPD DIY

DPRD Kulon Progo Pertanyakan Dasar Hukum Penyertaan Modal Rp 5 Miliar ke BPD DIY

Bupati didampingi Ketua DPRD Kulon Progo menandatangani Perubahan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer