DPRD Kulon Progo Pertanyakan Dasar Hukum Penyertaan Modal Rp 5 Miliar ke BPD DIY

KULON PROGO - Pemkab Kulon Progo kembali mendapat sorotan DPRD DIJ. Lantaran, pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 nanti, pemkab bakal melakukan penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY. Sorotan tak jauh dari landasan hukum yang menjadi payung penyertaan modal tersebut.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kulon Progo Agung Raharjo menjelaskan, pemkab memang memiliki kewajiban dalam melakukan penyertaan modal ke BPD DIY. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019.

Penyertaan modal dilakukan secara bertahap sejak 2019 silam. "Kami berharap agar pemda mencermati kembali penyertaan modal dan mempertimbangkan payung hukumnya," ucap Agung, Jumat (14/8).

Baca Juga: Peringati HUT RI, 68 Karya Fotografi Bertajuk Kemerdekaan Dipamerkan di Titik Nol Kilometer

Penyertaan modal untuk BPD DIY telah terjadi semenjak tahun anggaran 2019. Namun, penyertaan modal yang dilakukan pemkab masih tambal sulam alias kurang. Pada 2026 ini, Pemkab Kulon Progo kembali melakukan penyertaan modal pada APBD 2026 Perubahan.

 Penyertaan modal ini muncul saat Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan masuk meja legislatif.