Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyalahgunaan TKD Diserahkan ke Pemkal

G
TEGAS: Petugas Kejati DIY di lokasi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (29/9). (Dok Kejati DIY)
TEGAS: Petugas Kejati DIY di lokasi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (29/9). (Dok Kejati DIY)

RADAR JOGJA – Pemerintah kalurahan (pemkal) bisa langsung menindak penyalahgunaan tanah kas desa (TKD). Seperti yang ada di utara Pasar Seni dan Wisata Gabusan, Padukuhan Gabusan, Timbulharjo, Sewon.


Advertisement

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul hanya membantu. Karena itu diatur oleh Perdes, dikelola oleh desa. Ya silakan desa yang mengatur," tegas Bupati Bantul Abdul Halim Muslih kemarin (27/11).

Di lokasi tersebut, terdapat puluhan bangunan permanen yang ditinggali oleh sekitar 40 KK sejak puluhan tahun lalu. Jika mereka terbukti menyalahgunakan TKD, Halim menegaskan untuk pemkal menindak tegas.

Sebab, orang yang mendirikan bangunan di atas lahan TKD harus melakukan pembayaran sewa tanah. "Harus ada tindakan karena itu merugikan negara, termasuk kalurahan," ujar Halim.

Advertisement

Namun, pemkal harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut. Langkah pertama, menurutnya, lurah harus mengingatkan. Harus menagih jika orang yang tinggal di TKD tersebut belum membayar sewa. Jika diperlukan, lurah dapat melaporkan ke aparat penegak hukum karena adanya pelanggaran. "Kalau tidak punya izin pendirian hunian ya salah. Wong itu pasar kok dijadikan hunian,” ucap politisi PKB ini.

Sebelumnya, Lurah Timbulharjo Anif Arkhan menyebut, lahan tersebut sebenarnya diperuntukan untuk Pasar Tegalrejo. Namun hingga kini, lahan tersebut justru dipakai untuk membangun hunian.

Dia menjelaskan, kawasan tersebut sebenarnya adalah pasar desa. Yang mulai beroperasi pada tahun 1990-an. Seiring perkembangan zaman, berdirilah bangunan-bangunan seperti permukiman. “Itu tidak ada izin dari desa, kalau ada mungkin disetop,” katanya.

Advertisement

Anif mengungkapkan, pihaknya sudah mendata warga yang tinggal di hunian tersebut. Kemudian diserahkan ke Pemkab Bantul untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Dari 40 KK, sebagian besar adalah pendatang.

Menurutnya, warga yang tinggal di kawasan tersebut tidak mengontrak. Sebab jika mengontrak, maka pendirian bangunannya memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Itu kan tidak ada (IMB, Red) dan membangunnya kalau semisal ada tambahan, juga tidak dengan sepengetahuan desa,” tandasnya. (tyo/eno)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UGR TKD Rp 23 M Cair, Pemdes Keji, Magelang Daftarkan 29 Bidang Tanah Pengganti

UGR TKD Rp 23 M Cair, Pemdes Keji, Magelang Daftarkan 29 Bidang Tanah Pengganti

Kepala Desa Keji mendapat uang ganti kerugian karena tanah kas desanya terdampak proyek jalan tol Jogja-Bawen, Selasa (17/11).UGR TKD Rp 23 M Cair, Pemdes Keji, Magelang Daftarkan 29 Bidang Tanah Pengganti

TKD 2027 Tak Dipotong, DPRD Bantul: Sudah Dipangkas, Nilai Pemangkasan Rp 158 M Perlu Dikembalikan

TKD 2027 Tak Dipotong, DPRD Bantul: Sudah Dipangkas, Nilai Pemangkasan Rp 158 M Perlu Dikembalikan

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Transfer ke Daerah (TKD) tidak akan kembali dipotong pada 2027 belum sepenuhnya menjawab persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Sebab, alokasi anggaran yang ...

Dibeli Ratusan Miliar, Bekas STIEKer Masih Mangkrak; Pemanfaatan Aset Pemprov DIY Belum Optimal

Dibeli Ratusan Miliar, Bekas STIEKer Masih Mangkrak; Pemanfaatan Aset Pemprov DIY Belum Optimal

Salah satu aset yang disorot seperti lahan bekas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama (STIEKer) di Jalan Parangtritis, Dusun Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer