Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum Ada Kerawanan Isu SARA Jelang Kampanye

G
KOORDINASI: Kegiatan rakot bertema “Pelanggaran Politisasi SARA dalam Masa Kampanye Pemilu 2024” yang diselenggarakan Bawaslu Bantul Kamis (23/11).GREGORIUS BRAMANTYO/RADAR JOGJA 
KOORDINASI: Kegiatan rakot bertema “Pelanggaran Politisasi SARA dalam Masa Kampanye Pemilu 2024” yang diselenggarakan Bawaslu Bantul Kamis (23/11).GREGORIUS BRAMANTYO/RADAR JOGJA 

RADAR JOGJA – Isu SARA di Kabupaten Bantul belum merebak dan masih tergolong kondusif. Meski begitu, Bawaslu Bantul tetap perlu melakukan langkah antisipatif untuk menghindari politisasi SARA selama masa kampanye.


Advertisement

“Salah satunya sosialisasi kepada FKUB agar memberikan perhatian khusus selama proses kampanye ke jejaring FKUB,” kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho saat menggelar rapat koordinasi Kamis (23/11).

Dia juga menekankan kepada partai politik peserta Pemilu di Bantul dan DPD untuk menghindari materi-materi kampanye bermuatan SARA. Dari temuan Bawaslu Bantul selama ini, isu SARA yang sering digunakan adalah isu etnis dan agama. “Saya sampaikan agar jangan kemudian menggunakan isu itu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu DIJ Mohammad Najib mengatakan, tingkat kerawanan politisasi SARA di DIJ berada di urutan ketiga se-Indonesia. Hal itu tidak lepas dari penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Hingga memunculkan perselisihan antar individu bahkan antar kelompok.

Advertisement

“Di DIJ kalau kita lihat penduduknya, apalagi ketambahan mahasiswa, pemakai media sosial sangat tinggi. Itu rawan karena isu SARA lewat media sosial, hoaks, dan ujaran kebencian,” jelasnya.

Menurutnya, ada dampak buruk terkait politisasi SARA melalui media sosial. Yakni dapat mengakibatkan penerima pesan yang bernada SARA itu tidak dapat berpikir objektif dan rasional saat memilih salah satu calon di kontestasi Pemilu. Untuk menangkal maraknya isu SARA di media sosial, katanya, Bawaslu RI telah bekerja sama dengan META untuk menyaring konten-konten yang mengarah ke isu SARA. 

Selain itu, juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang diterima. Terlebih hampir 90 persen dari portal berita online tidak terverifikasi Dewan Pers. “Sehingga sangat rawan untuk digunakan sesuatu yang tidak positif untuk kepentingan tertentu yang menguntungkan sebagian calon dan merugikan masyarakat,” tandasnya. (tyo/eno)

Advertisement

 

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pendataan 400 Becak Listrik Bantul Disorot, Penarik Becak di Luar Daerah Berpotensi Terlewat

Pendataan 400 Becak Listrik Bantul Disorot, Penarik Becak di Luar Daerah Berpotensi Terlewat

Pendataan penerima bantuan 400 becak listrik di Kabupaten Bantul masih menyisakan persoalan. Sebab, pendataan yang dilakukan sejauh ini baru menghimpun pengayuh becak yang berdomisili sekaligus beroperasi di Bantul.

Petani Bantul Mulai Siapkan Lahan untuk Persemian Benih Padi, Musim Tanam Padi Dimulai November

Petani Bantul Mulai Siapkan Lahan untuk Persemian Benih Padi, Musim Tanam Padi Dimulai November

Petani di Kabupaten Bantul mulai bersiap menghadapi musim tanam (MT) pertama 2026/2027 seiring datangnya hujan. Sejumlah petani telah mengolah lahan dan menyiapkan persemaian benih padi. Penanaman diperkirakan mulai...

TMMD Bantul Sasar Wilayah Jaten Pajangan, Bangun Akses Pertanian dan Rehabilitasi Lima RTLH

TMMD Bantul Sasar Wilayah Jaten Pajangan, Bangun Akses Pertanian dan Rehabilitasi Lima RTLH

Pembangunan akses jalan menuju kawasan pertanian menjadi salah satu sasaran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-130 Tahun 2026 di Kabupaten Bantul. Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah distribusi ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer