Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satpol PP Bantul Tunggu Instruksi untuk Penertiban APS

G
TIDAK SESUAI: Pengendara melintas di samping alat peraga sosialisasi (APS) yang terpasang di pohon di Jalan Tembi, Kalurahan Timbulharjo, Sewon Minggu (19/11).GREGORIUS BRAMANTYO/RADAR JOGJA 
TIDAK SESUAI: Pengendara melintas di samping alat peraga sosialisasi (APS) yang terpasang di pohon di Jalan Tembi, Kalurahan Timbulharjo, Sewon Minggu (19/11).GREGORIUS BRAMANTYO/RADAR JOGJA 


RADAR JOGJA - Sejumlah alat peraga sosialisasi (APS) pemilu banyak dijumpai di Kabupaten Bantul menjelang masa kampanye. Baik APS calon legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol). Beberapa dari APS tersebut melanggar aturan dalam tata cara pemasangan. Namun hingga kini belum ada penertiban oleh Satpol PP Bantul.


Advertisement


Plt Kepala Satpol PP Bantul Jati Bayubroto mengungkapkan, pihaknya sejauh ini belum melakukan penertiban kepada sejumlah APS yang dinilai melanggar aturan. Menurutnya, urusan APS, termasuk semua rangkaian pemilu, adalah ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara untuk pengawasan ada di bawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Aturan pemasangan itu sendiri sudah tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 soal kampanye peserta pemilu. “Nanti dari Bawaslu dan KPU yang menentukan melanggar atau tidak,” ujarnya Minggu (19/11).


Jati menyebut, ranah dari Satpol PP hanya memberikan dukungan personel. Jika dibutuhkan dalam penertiban APS. Hingga saat ini, pihaknya juga belum menerima perintah dari bupati Bantul atau menerima permohonan bantuan personel dari KPU. “Kami masih menunggu,” ucapnya.


Selain itu, Satpol PP Bantul juga belum menyentuh reklame atau poster yang berkaitan dengan pemilu. Karena menurut Jati, aturan pemasangan sudah diatur sendiri dalam PKPU. Dia mengaku, pihaknya memang belum menyentuh APS yang berkaitan dengan masa pemilu untuk menjaga netralitas. “Nanti malah dianggap ada kesalahan. Tapi kami mengikuti regulasi yang dibentuk di Bantul,” katanya.

Advertisement


Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan, Satpol PP tidak perlu menunggu instruksi Bawaslu jika ingin menertibkan APS yang melanggar tata cara pemasangan. “Bisa. Boleh karena ada Perdanya,” katanya.


Dalam hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. Di aturan tersebut tertulis, penyelenggara reklame dan media informasi dilarang memasang reklame dan media informasi pada sejumlah tempat. Di antaranya trotoar, median jalan, jembatan, portal atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.

Kemudian di pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum, dan rambu lalu lintas.

Advertisement


Dia menjelaskan, di luar masa kampanye, kewenanganan penertiban adalah milik Pemkab Bantul. Begitu juga diperbolehkannya APS di masa itu, sepanjang tidak menyalahi aturan tata cara pemasangan. “Sebelum masa kampanye tidak bisa diatur dengan regulasi yang berkaitan dengan masa kampanye,” jelasnya.


Sehingga ketika ada tata cara pemasangan yang tidak tepat, Bawaslu akan mengkoordinasikannya dengan pemda. Agar Pemda melakukan tindak lanjut sesuai dengan Perda yang mengatur. “Hanya kan kemudian mungkin Pemda belum melakukan itu. Tapi kami sudah koordinasikan dengan Satpol PP,” ujar Didik. (tyo/eno)

 

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pendataan 400 Becak Listrik Bantul Disorot, Penarik Becak di Luar Daerah Berpotensi Terlewat

Pendataan 400 Becak Listrik Bantul Disorot, Penarik Becak di Luar Daerah Berpotensi Terlewat

Pendataan penerima bantuan 400 becak listrik di Kabupaten Bantul masih menyisakan persoalan. Sebab, pendataan yang dilakukan sejauh ini baru menghimpun pengayuh becak yang berdomisili sekaligus beroperasi di Bantul.

Petani Bantul Mulai Siapkan Lahan untuk Persemian Benih Padi, Musim Tanam Padi Dimulai November

Petani Bantul Mulai Siapkan Lahan untuk Persemian Benih Padi, Musim Tanam Padi Dimulai November

Petani di Kabupaten Bantul mulai bersiap menghadapi musim tanam (MT) pertama 2026/2027 seiring datangnya hujan. Sejumlah petani telah mengolah lahan dan menyiapkan persemaian benih padi. Penanaman diperkirakan mulai...

TMMD Bantul Sasar Wilayah Jaten Pajangan, Bangun Akses Pertanian dan Rehabilitasi Lima RTLH

TMMD Bantul Sasar Wilayah Jaten Pajangan, Bangun Akses Pertanian dan Rehabilitasi Lima RTLH

Pembangunan akses jalan menuju kawasan pertanian menjadi salah satu sasaran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-130 Tahun 2026 di Kabupaten Bantul. Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah distribusi ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer