Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Ancaman 10 Tahun Penjara

E
Penulis: Editor Content❯
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA )
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - DPRD turut menyoroti maraknya kasus kenakalan remaja, berupa aksi kejahatan jalanan dan kepemilikan senjata tajam (sajam) di Bantul. Hal ini karena para remaja banyak yang belum mengetahui ancaman hukuman dari tindakannya tersebut.

"Kita jelaskan pengertian kepada mereka (remaja, Red) bahwa kepemilikan sajam itu ada ancaman hukuman penjara sepuluh tahun,” tegas Hanung Raharjo, Ketua DPRD Bantul saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (1/3).
Mungkin, lanjut Hanung, remaja masih belum mengetahui ancaman pidana tersebut. Sehingga masih untuk melakukan tindak kejahatan.

Oleh karena itu, sosialisasi terkait ancaman hukuman ini harus digencarkan. Dari pemerintah, legislatif, kepolisian, sampai kejaksaan ke sekolah dan komunitas remaja. Agar para pelaku memahami konsekuensinya.

Terkait dengan penerapan peraturan daerah (perda) jam malam untuk membatasi pergerakan pelaku kejahatan jalanan, Hanung menilai, itu bisa saja dilakukan. Namun tentu harus dilakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.

Dari kacamata Hanung, penerapan perda jam malam mungkin akan cukup sulit diterapkan. Apalagi jika melihat pertimbangan minimnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai petugas penegakan perda. "Sampai hari ini saja kepolisian juga disibukkan dengan kejahatan jalanan, mungkin alangkah lebih baiknya dicenderungkan dulu bagaimana pendekatan ke sekolah-sekolah," cetusnya.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, kasus kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia pelajar memang harus menjadi perhatian semua pihak. Terutama para orang tua, bisa dengan melarang anak-anaknya agar tidak keluar bermain waktu malam hari.

Kemudian juga sekolah melalui peran guru Bimbingan Konseling (BK). Mereka bisa kembali memetakan dan memberikan pembinaan kepada para siswa. Khususnya yang memiliki potensi terlibat dengan aksi kejahatan jalanan. "Sementara terkait dengan pembatasan jam malam, kami terbuka kemungkinan untuk itu. Namun saya berharap nanti produk hukumnya berupa perda, karena bisa mengatur sanksi," ucap Halim. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Saiful Hadi, Anak Singkong Yang Berhasil Duduki Kursi Legislatif

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Saiful Hadi, Anak Singkong Yang Berhasil Duduki Kursi Legislatif

Tidak pernah terlintas dalam benak Saiful Hadi bahwa suatu hari dirinya akan duduk di kursi legislatif. Masa kecil yang jauh dari kemapanan bahkan sempat membuatnya merasa minder. Namun, perjalanan hidup membawanya ke...

Demo 27 Agustus 2026: Apa yang Sebenarnya Dituntut Massa?

Demo 27 Agustus 2026: Apa yang Sebenarnya Dituntut Massa?

Aksi demonstrasi kembali berlangsung di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa berkumpul di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, untuk menyampaikan berbagai aspirasi.

Legislatif Soroti Penurunan Target Retribusi Parkir hingga Rp 887 Juta, Dorong Audit Eksternal

Legislatif Soroti Penurunan Target Retribusi Parkir hingga Rp 887 Juta, Dorong Audit Eksternal

Komisi B DPRD Kota Jogja menyoroti pemangkasan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) hampir Rp 900 juta. Target yang semula Rp 8,48 miliar dalam APBD..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer