Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADAR JOGJA - Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Bantul tergolong cukup tinggi. Hingga tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul mencatat ada 2.700 rumah yang kondisinya tidak layak untuk ditinggali.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul Aris Suharyanta mengatakan, upaya perbaikan RTLH akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul tahun 2023. Dengan nilai Rp 2,7 miliar. Hanya saja, anggaran tersebut dialokasikan kepada 139 rumah. Dengan nilai per titiknya mencapai Rp 20 juta.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Bantul itu membeberkan, selain cukup banyaknya rumah yang tidak layak huni, dinasnya juga mencatat luas kawasan kumuh di Bantul mencapai 330,6 hektare. Baik RTLH maupun kawasan kumuh, semuanya tersebar di tujuh kapanewon. Yakni Kapanewon Banguntapan, Kasihan, Sedayu, Sewon, Piyungan, dan Pajangan. "Rata-rata (letak RTLH dan kawasan kumuh di Bantul, Red) berada di daerah penyangga kota," ujar Aris saat dikonfirmasi Radar Jogja Rabu (1/ 2).
Terkait dengan upaya pengentasan kawasan kumuh di Bantul, sebelumnya Pemkab telah menggandeng lembaga Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bantul yang dinaungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lembaga tersebut akan bekerja sama dengan pemkab dalam membuat detail engineering design (DED) terkait penanganan kawasan kumuh tersebut.
Ketua Forum Komunikasi BKM Bantul Putra Setiyarta mengatakan, tahun ini ada tiga kalurahan di Bantul yang menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam penanganan kawasan kumuh. Detailnya di Kalurahan Panggungharjo 29,6 hektare, Kalurahan Pendowoharjo 4 hektare, dan Kalurahan Bangunjiwo 3 hektare. Ketiga titik itu akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 1 miliar dari sisa anggaran Kementerian PUPR. “Pada tahun ini program akan dimulai dari bantaran Sungai Winongo yang ada di Pendowoharjo dan Panggungharjo, dan untuk kawasan lain berlanjut di tahun selanjutnya," ungkap Putra.
Menurutnya, predikat kawasan kumuh sendiri ditentukan dari 12 indikator. Di antaranya kurang optimalnya pengelolaan sampah, minimnya saluran drainase, dan ketersediaan air bersih yang kurang. Selain itu kurang baiknya jalur lingkungan, banyaknya kemiskinan, kondisi bangunan atau gedung yang buruk, persoalan limbah, dan tidak maksimalnya proteksi kebakaran. (inu/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




