Pemkot Jogja Targetkan Bedah 200 Rumah Tanpa APBD dan APBN Tahun Ini

JOGJA - Program bedah rumah terus dikebut oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja masih terus mengebut perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Target tahun ini bisa terselesaikan sebanyak 200 rumah tanpa mengandalkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, skema perbaikan RTLH dilakukan secara swadaya dengan mengusung semangat gotong royong yang selaras dengan slogan Segoro Amarto. Ia menegaskan bahwa sasaran perbaikan akan memprioritaskan rumah warga yang benar-benar tidak memiliki akses bantuan formal pemerintah.

“Banyak warga yang tidak bisa bergerak sama sekali untuk perbaikan rumahnya. Mau dibantu pakai anggaran APBD atau APBN, sertifikatnya tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi. Sementara untuk makan sehari-hari saja pas-pasan,” ujar Hasto disela kegiatan penggalangan dana perbaikan RTLH yang diselenggarakan di Fortuna Suites Malioboro beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Kuota Terbatas, Daftar Tunggu Program Transmigrasi Asal Kota Jogja Capai 16 KK

Mantan Bupati Kulon Progo itu mengungkapkan bahwa dari hasil kegiatan penggalangan dana tersebut terkumpul donasi hingga Rp 900 juta. Dana yang terkumpul diproyeksikan bisa menuntaskan 50 unit rumah. 

Hasto yakin dengan tambahan tersebut mampu mencapai target 200 rumah hingga akhir tahun. Menurutnya, langkah itu menjadi bukti konkret keberadaan pemerintah dan masyarakat dalam saling membantu.  

“Insya Allah target 200 rumah terselesaikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja Sigit Setiawan menyampaikan hingga akhir tahun 2025 ada sekitar 1.407 unit RTLH. Kemudian tahun ini ditargetkan bisa selesai penanganannya untuk 200 unit.

Baca Juga: Kepala-Sekretaris BKAD Sleman Tak Punya Latar Belakang Ekonomi, Andalkan Intuisi, Harda Pilih Wawan

Disinggung terkait dengan capaian target, Sigit mengaku masih melakukan pendataan. Sebab ada tambahan penanganan RTLH lewat alokasi APBD Perubahan 2026.

“Ada tambahan di anggaran perubahan ini, beberapa yang sudah terverifikasi dan memenuhi syarat. Untuk data di kantor, besok saya lihatkan,” ungkap Sigit lewat pesan singkat, Selasa (20/10/2026) malam. (inu)