Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gelombang PHK Akan Bertambah

E
Penulis: Editor Content❯
Anursina Karti (kiri) bersama Istirul Widilastuti (kanan) ditemui di depan Disnakertrans.( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
Anursina Karti (kiri) bersama Istirul Widilastuti (kanan) ditemui di depan Disnakertrans.( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
 

RADAR JOGJA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan karyawan yang dirumahkan di Bantul akan bertambah pada Mei sampai Juni mendatang.

Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Insdustrial Disnakertrans Kabupaten Bantul Anursina Karti mengatakan, hal tersebut merupakan hasil kajian Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah (LKS Tripda) Bantul. Hasil kajian ini mempelajari hasil Tim Deteksi Dini Hubungan Industrial di perusahaan-perusahan pada Maret lalu. “Juga hasil laporan dari beberapa asosiasi perusahaan ada di Bantul,” ujarnya Kamis (14/5).

 

Banyaknya warga yang datang ke Disnakertrans Bantul untuk meminta bantuan mengakses kartu prakerja turut menegaskan kebenaran prediksi ini.

Dijelaskan, sebagian besar warga yang terkena PHK di Bantul merupakan gerasi tua yang belum begitu menguasai teknologi. Berdasar data Disnakertrans, tenaga kerja yang terkena PHK mayoritas pekerja bagian produksi di pabrik furniture yang jarang bersentuhan dengan IT.

Selama masa tanggap darurat Covid-19, disebutkan Disnakertrans mengikuti kebijakan Pemda Bantul untuk memrioritaskan kegiatan penanganan kedaruratan. Disnakertrans mengutamakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. “Intinya kegiatan untuk keberlangsungan kehidupan,” ungkapnya.

 

Dikatakan, bantuan ditujukan pada perusahaan yang masih berjalan dan perusahaan yang tidak bisa operasional. Selain itu, tenaga kerja yang terkena PHK. “Kami prioritaskan untuk yang ter-PHK dan dirumahkan tanpa upah terlebih dahulu,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Istirul Widilastuti mengatakan, sejak pandemi Covid-19, 7.806 tenaga kerja Bantul dirumahkan. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga kerja yang di-PHK 178 dan diputus kontak 30. Artinya, terdapat lebih dari 8.000 tenaga kerja di Bantul yang terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis belum mengetahui permasalahan tersebut. Namun, berharap tidak akan ada lagi PHK. “Kami akan koordinasikan dengan Disnakertrans dulu,” sebutnya. (cr2/din)

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

290 Pekerja di Kabupaten Bantul Kena PHK, Sektor IT hingga Kesehatan Terdampak

290 Pekerja di Kabupaten Bantul Kena PHK, Sektor IT hingga Kesehatan Terdampak

Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Bantul hingga September 2026 mencapai 290 pekerja. Fenomena ini tak hanya terjadi di sektor industri, tetapi juga merambah bidang teknologi informasi (IT), kesehatan, dan ...

Upah Tenaga Keamanan dan Cleaning Service Pemkab Kulon Progo Sempat Menunggak

Upah Tenaga Keamanan dan Cleaning Service Pemkab Kulon Progo Sempat Menunggak

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kulon Progo menerima aduan dari tenaga alih daya yang bekerja di lingkup pemkab. Lantaran, tenaga alih daya seperti security hingga cleaning service sempat mengalami keterlambatan.

Daya Beli Masyarakat Jadi Tantangan, Ekonomi DIY Masih Perlu Ditopang Penciptaan Kerja

Daya Beli Masyarakat Jadi Tantangan, Ekonomi DIY Masih Perlu Ditopang Penciptaan Kerja

Pertumbuhan ekonomi DIJ yang mencapai 5,75 persen pada triwulan II 2026 masih menyisakan pekerjaan rumah. Salah satunya memastikan pertumbuhan itu diikuti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer