Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

11 Bekas Karyawan PT Kharisma Ekspor Menuntut Hak

E
Penulis: Editor News❯
TUNTUT KEADILAN: Sejumlah karyawan yang di-PHK sepihak membawa poster saat proses mediasi di kantor Disnakertrans Bantul, Jumat (15/2). (MEITIKA CANDRA LANTIVA/ RADAR JOGJA)
TUNTUT KEADILAN: Sejumlah karyawan yang di-PHK sepihak membawa poster saat proses mediasi di kantor Disnakertrans Bantul, Jumat (15/2). (MEITIKA CANDRA LANTIVA/ RADAR JOGJA)
BANTUL - Sebelas bekas karyawan PT Kharisma Ekspor masih gigit jari. Sebab, mediasi antara mereka dan PT Kharisma Ekspor belum membuahkan hasil. Sebab, mediasi yang digelar di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Jumat (15/2) itu tak dihadiri manajemen perusahaan.

”Karena pihak perusahaan tidak hadir, mediasi ditunda hingga Rabu (20/2),” jelas Kasi Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Disnakertrans Bantul An Nursina Karti usai mediasi.

Terkait ketidakhadiran itu, An Nursina mengungkapkan, perusahaan telah melayangkan surat. Isinya, perusahaan berhalangan hadir lantaran ada rapat internal. Kendati begitu, dia menekankan, dinas memberikan tenggat waktu mediasi hingga 30 hari. Jika melewati tenggat, dinas menyarankan menuntaskan persoalan ini di Pengadilan Tinggi Jogjakarta.

”Kalau tidak ada kesepakatan, kami buatkan surat anjuran dan risalah kunjungan,” ucapnya.

Mediasi ini bermula ketika 26 karyawan PT Kharisma Ekspor diberhentikan sepihak Januari lalu. Mereka tidak mengetahui penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) itu. Mereka sebelumnya juga tidak pernah mendapatkan surat peringatan. Di sisi lain, mereka rata-rata telah bekerja selama tiga hingga delapan tahun.

”Sejauh ini hanya diberikan surat keterangan telah bekerja dari sekian hingga sekian. Begitu saja,” jelas Alouvie Redhya Mustafa, kuasa hukum karyawan yang di-PHK.

Alouvi menyebut ada 26 karyawan yang di-PHK. Namun, yang berani melapor hanya 11 orang. Padahal, mereka hanya mendapatkan gaji sebelum di-PHK. Hak-hak yang lain belum diberikan. Seperti pesangon dan penghargaan masa kerja. Dari itu, beberapa bekas karyawan ada yang membawa poster sebelum memasuki ruang mediasi. Di antaranya bertuliskan,”Kembalikan hak-hak kami yang telah di PHK”. (cr6/zam/tif)

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Daya Beli Masyarakat Jadi Tantangan, Ekonomi DIY Masih Perlu Ditopang Penciptaan Kerja

Daya Beli Masyarakat Jadi Tantangan, Ekonomi DIY Masih Perlu Ditopang Penciptaan Kerja

Pertumbuhan ekonomi DIJ yang mencapai 5,75 persen pada triwulan II 2026 masih menyisakan pekerjaan rumah. Salah satunya memastikan pertumbuhan itu diikuti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

290 Pekerja di Kabupaten Bantul Kena PHK, Sektor IT hingga Kesehatan Terdampak

290 Pekerja di Kabupaten Bantul Kena PHK, Sektor IT hingga Kesehatan Terdampak

Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Bantul hingga September 2026 mencapai 290 pekerja. Fenomena ini tak hanya terjadi di sektor industri, tetapi juga merambah bidang teknologi informasi (IT), kesehatan, dan ...

72 Jam Penanganan, Trans Home Sudah Berstatus Hijau;  Manajemen Pastikan Tidak Ada PHK Karyawan

72 Jam Penanganan, Trans Home Sudah Berstatus Hijau;  Manajemen Pastikan Tidak Ada PHK Karyawan

Trans Home di Jalan Jogja-Solo Km 11, Padukuhan Mangunan, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, yang mengalami kebakaran sejak Kamis (1/10) kondisinya sudah dinyatakan berstatus hijau. Terhitung Minggu (4/10) pukul 13.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer