Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pasti, Perda Pamong Direvisi

E
Penulis: Editor News❯
Photo
Photo
BANTUL - Kabar menggembirakan bagi pemerintah desa. DPRD Bantul berencana merevisi Perda No. 5/2016 tentang Pamong Desa pada triwulan pertama 2017 ini. Munculnya agenda revisi perda ini didasari sejumlah faktor. Salah satunya, banyaknya persoalan dalam proses seleksi pamong yang digelar sejumlah desa akhir tahun lalu.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Heru Sudibyo menyebutkan, ada beberapa poin terkait seleksi pamong yang bakal direvisi. Di antaranya adalah proses dan mekanisme seleksi. Sebab, tahapan inilah yang memicu proses seleksi pamong di sejumlah desa berbuntut panjang.

Ujian seleksi, misalnya, bakal disederhanakan. Menjadi tes pengetahuan Pancasila dan UUD 1945, serta tes pengetahuan umum. Semula, ujian seleksi meliputi tes tertulis, tes psikologi dan tes wawancara. Bahkan, revisi juga menyentuh jenis tes tertulis. Dari tes esai diubah menjadi pilihan ganda."Ini untuk menutup celah kecurangan sekaligus mengantisipasi kesalahpahaman dalam mekanisme seleksi," tegas Heru Rabu (15/2).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masalah kependudukan juga menjadi dasar revisi perda yang baru disahkan setahun lalu ini. Menurutnya, putusan Nomor 128/PUU-VIII/2016 memperbolehkan warga dari luar daerah mendaftarkan diri mengikuti seleksi. Sebab, amanat MK ini hanya mensyaratkan warga negara Indonesia. Ketentuan ini berbeda dengan rumusan dalam Perda No. 5/2016."Di mana mensyaratkan harus warga desa setempat," ucapnya.

Heru tak menampik putusan MK ini dapat memicu munculnya problem baru. Khawatirnya, andai ada warga luar daerah yang terpilih sebagai pamong maupun kepala desa. Sementara, pamong maupun kepala desa idealnya harus memahami seabrek problem sekaligus karakteristik daerah yang dipimpinnya. Karena itu, lanjut Heru, Komisi A bakal memasukkan ketentuan baru. Berupa yang bersangkutan harus bersedia menetap.
"Di daerah di mana yang bersangkutan terpilih," lanjutnya.

Kepala Desa Sumbermulyo Bambanglipuro Ani Widayani mengapresiasi rencana revisi perda ini. Bahkan, Ani mengklaim mayoritas pemerintah desa di Bantul sepakat. Alasannya, tidak sedikit pemdes yang khawatir proses seleksi pamong di wilayahnya masing-masing berbuntut panjang.(zam/din/mg2)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perda KTR di Kulon Progo Longgar, Pelajar Diminta Bijak Sikapi Paparan Promosi Rokok

Perda KTR di Kulon Progo Longgar, Pelajar Diminta Bijak Sikapi Paparan Promosi Rokok

Perda KTR di Kulon Progo Longgar, Pelajar Diminta Bijak Sikapi Paparan Promosi Rokok

Bupati Bantul Abdul Halim Peringatkan 933 Dukuh, Pamong Diminta Patuh Aturan

Bupati Bantul Abdul Halim Peringatkan 933 Dukuh, Pamong Diminta Patuh Aturan

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memperingatkan 933 dukuh atau kepala padukuhan di Bantul agar menjalankan tugas sesuai tupoksi, standar operasional prosedur (SOP), serta peraturan perundang-undangan. Peringatan itu ...

Kejari Sleman Dalami Penyelewengan Dana Kalurahan Bangunkerto

Kejari Sleman Dalami Penyelewengan Dana Kalurahan Bangunkerto

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman melakukan pendalaman atas dugaan penyelewengan dana kalurahan oleh oknum pamong Bangunkerto. Kasus tersebut menyeret dua orang, yakni Carik dan Danarta yang kini sudah dinonaktifkan ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer