BANTUL – Target okupansi hotel di DIY selama momentum long weekend HUT ke-81 Kemerdekaan RI meleset. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mencatat tingkat okupansi belum mampu mencapai target yang ditetapkan 80 persen selama momentum long weekend HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Rata-rata tingkat hunian hotel anggotanya hanya berkisar 60-75 persen.
Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan, angka tersebut masih di bawah target okupansi yang dipatok. Berdasarkan pendataan PHRI, tingkat keterisian kamar mulai periode 14 hingga 17 Agustus berada di kisaran 60–75 persen.
"Okupansi tertinggi masih didominasi Kota Jogja dan Sleman, rata-rata 70 persen," katanya saat dihubungi lewat telepon, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Disdikpora DIY Prioritaskan Kesejahteraan 311 GTT dan PTT Negeri
Puncak okupansi terjadi pada 15 Agustus. Saat itu, tingkat keterisian kamar hotel bahkan mendekati 80 persen. Namun, memasuki 16 Agustus, sebagian wisatawan mulai melakukan check out.
Sementara pada 17 Agustus, okupansi kembali turun cukup signifikan karena sebagian besar wisatawan telah kembali ke daerah asal.
Deddy menyebut, belum tercapainya target okupansi tidak semata-mata disebabkan wisatawan yang berkurang. Faktor daya beli masyarakat yang menurun turut memengaruhi pilihan akomodasi.
“Bukan mereka tidak memilih hotel, tetapi ada alternatif akomodasi yang bisa menjangkau harga mereka,” ujarnya.
Baca Juga: Lahan Seluas 2.000 Meter Persegi di Sleman Kembali Terbakar, Diduga karena Pembakaran Sampah
Selain hotel yang tergabung dalam PHRI, wisatawan kini memiliki banyak pilihan akomodasi lain, seperti homestay, vila, hingga kos harian. Harga yang ditawarkan relatif lebih murah karena biaya operasional akomodasi tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan hotel.
Menurutnya, sejumlah akomodasi non-hotel juga belum seluruhnya menerapkan standar operasional, perizinan, maupun kewajiban perpajakan sebagaimana hotel resmi. Kondisi tersebut membuat persaingan harga menjadi tidak seimbang.
“Kalau homestay, vila, atau kos harian, tinggal memberikan kunci. Tidak ada karyawan yang standby. Biaya operasionalnya lebih rendah,” jelasnya.
Baca Juga: Enam Jukir Liar Dipanggil Dishub Bantul, Berdalih Hanya untuk Membantu
Maraknya akomodasi yang belum terdata secara resmi tersebut, turut membagi pasar wisatawan yang selama ini menjadi konsumen hotel. PHRI sendiri hanya memiliki data okupansi hotel yang menjadi anggotanya.
Sehingga belum dapat menggambarkan keseluruhan tingkat okupansi akomodasi di DIY.
“Kalau bicara okupansi yang real, mungkin dinas lebih tahu. Kalau PHRI, kita mendata okupansi anggota PHRI saja,” terangnya.
Deddy menambahkan, hotel di wilayah Sleman, Kota Jogja, dan Bantul menjadi daerah yang cukup banyak menghadapi persaingan dengan akomodasi alternatif. Bahkan, kondisi tersebut disebut turut memengaruhi rencana investasi sektor perhotelan.
Baca Juga: Hari Jadi Ke-81, Jawa Tengah Bertabur Infrastruktur
“Banyak yang ingin membangun hotel kemudian mengalihkan ke homestay atau vila di beberapa daerah,” ungkapnya.
Meski demikian, pelaku hotel tidak tinggal diam. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Sejumlah hotel juga mulai melakukan inovasi dengan menawarkan konsep dan pengalaman yang berbeda kepada wisatawan.
Ada hotel yang menghadirkan tema khusus pada kamar, menyediakan area dengan dekorasi hewan, hingga menggandeng pelaku UMKM untuk memberikan ciri khas tersendiri. Inovasi tersebut dinilai cukup efektif untuk menarik wisatawan dan mulai memberikan kenaikan okupansi.
Baca Juga: Jawab Gugatan Praperadilan Reno, Polda DIY Sebut BPKP Berhak Hitung Kerugian Keuangan Negara
Di sisi lain, PHRI DIY berharap pemerintah daerah melakukan penertiban dan menyamakan standar antara hotel resmi dengan akomodasi alternatif. Homestay, vila, maupun kos harian yang beroperasi untuk wisatawan dinilai perlu memenuhi aspek perizinan, perpajakan, pelayanan, dan standar operasional.
“Paling penting kita minta ditertibkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Meski okupansi long weekend kali ini belum sesuai target, Deddy masih melihat peluang pertumbuhan pariwisata DIY. Terlebih, kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli hingga Agustus dinilai cukup membantu tingkat hunian hotel.
Baca Juga: Inilah Alasan Jawa Tengah Banyak Dilirik oleh Investor
Wisatawan dari Tiongkok, Eropa, dan Australia mulai berdatangan ke Jogjakarta. PHRI juga mencatat wisatawan mancanegara cenderung memiliki lama tinggal lebih panjang dibandingkan wisatawan nusantara.
“Wisatawan nusantara maksimal dua hari, wisatawan asing minimum tiga hari. Bahkan ada yang lebih dari enam hari,” katanya.
Pihaknya berharap keamanan dan kenyamanan di DIY terus dijaga. Pelaku usaha pariwisata juga diminta tidak menerapkan prinsip aji mumpung dengan menaikkan harga secara tidak wajar saat kunjungan wisatawan meningkat.
"Kami juga mengimbau kepada wisatawan agar melakukan reservasi akomodasi terlebih dahulu, supaya nggak kebingungan," imbuhnya. (cin/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita