GUNUNGKIDUL – Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul menargetkan 3,5 juta kunjungan destinasi wisata 2025. Pada tahun lalu, total kunjungan wisata sebanyak 3,3 juta pengunjung dengan meraup pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 33,1 miliar.
“Kalau target total semuanya itu sekitar 3,5 juta wisatawan, sedangkan yang melalui retribusi untuk pendapatan asli daerah kurang lebih 2,9 juta pengunjung,” ujar Kepala Dispar Gunungkidul Windu Oneng Wardhana, Jumat (10/1).
Windu menuturkan, rata-rata belanja wisatawan di Gunungkidul saat ini masih berada di angka Rp 418.000 per kunjungan dengan lama tinggal sekitar satu sampai dua hari.
Angka ini dinilai masih rendah dibandingkan daerah lain seperti Sleman dan Bantul yang mencapai lebih dari Rp 1 juta per kunjungan. “Kami terus berupaya meningkatkan belanja wisatawan, salah satunya dengan memperbaiki fasilitas dan atraksi sehingga mereka bisa tinggal lebih lama,” tandasnya.
Dalam upaya peningkatan kunjungan, lanjut Windu, akan mengandalkan berbagai strategi untuk mencapai target tersebut. Promosi intensif melalui media sosial, video destinasi, serta brosur terus dilakukan. Selain itu, program famtrip menjadi andalan, yakni dengan mengundang biro perjalanan dari luar daerah untuk mempromosikan destinasi unggulan Gunungkidul.
“Media sosial milik kami maupun desa wisata menjadi sarana utama promosi. Selain itu, fun trip juga efektif untuk memperkenalkan potensi wisata,” tambahnya.
Dikatakannya, Pantai tetap menjadi daya tarik utama dengan hampir 90 persen wisatawan datang untuk menikmati keindahan pantai di Gunungkidul. Namun, pihaknya juga berupaya memaksimalkan potensi desa wisata lainnya.
Beberapa desa wisata, seperti Nglanggeran dengan ekowisatanya dan Desa Tepus dengan kuliner serta kerajinan, mulai berkembang pesat. “Kami ingin menciptakan pemerataan pariwisata, tidak hanya terpusat di pantai,” katanya.
Dispar juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di desa wisata. Menurutnya, meskipun potensi alam melimpah, keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada kemampuan SDM yang adaptif, responsif, dan akrab dengan teknologi menjadi kunci. Pelatihan-pelatihan terus dilakukan meski dengan anggaran terbatas.
“Namun, ini butuh waktu panjang seperti yang terjadi di Nglanggeran, yang butuh lebih dari 10 tahun untuk eksis,” jelasnya. (ndi/pra)
Editor : Heru Pratomo