Pertemuan tersebut membahas rencana pemberian bonus bagi para atlet dan pelatih yang telah berhasil meraih medali dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 lalu, di Ruang Rapat Kantor KONI DIJ, Jumat (31/1) siang.
Dalam pertemuan tersebut pihak KONI DIY ingin memastikan hak-hak atau bonus para atlet dan pelatih kontingen DIY yang telah berlaga di PON XXI Aceh-Sumut 2024 lalu.
Di mana harapannya bonus itu bisa diberikan secepat mungkin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY seperti halnya yang dulu pernah disampaikan pada saat atlet mau berangkat berlaga di PON 2024.
"Kalau boleh kami berharap pemberian bonus itu bisa di bulan Februari atau Maret," kaya Ketua Umum KONI DIY Djoko Pekik Irianto.
Meski pihak KONI DIY ingin memberikan bonus itu secepat mungkin untuk para atlet dan pelatih PON 2024 lalu, namun menurut Djoko Pekik ada mekanisme yang harus dilalui berdasarkan mekanisme penggunaan anggaran APBD maupun APBN dan tentu itu menjadi ranah dari Pemprov DIY dalam hal ini BPO.
"Kami KONI DIJ memaklumi adanya mekanisme itu. Sehingga sekali lagi kami berharap dan berterimakasih atas rencana Pemprov DIY yang telah memberikan apresiasi kepada para atlet dan pelatih," lontarnya.
Sementara Kepala BPO DIY Priya Santosa menjelaskan terkait apresiasi dari Pemprov DIY tersebut.
Menurutnya pihak BPO sudah merencanakannya dan ingin memberikan bonus itu kepada para atlet dan pelatih secepat mungkin.
Cuma masalahnya anggaran itu alokasinya ada dua sumber yakni dana alokasi umum dan PAD atau APBD murni.
Sementara dengan transfer daerah, karena ada kebijakan dengan terbitnya instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 terkait dengan efisiensi pelaksanaan anggaran APBN dan APBD.
Sehingga transfer itu menjadi tertunda.
"Kegiatan itu masih dibintang sehingga perlu mekanisme lebih lanjut lagi. Alhasil kami harus menunggu proses itu selesai baru bisa mengeksekusi anggaran yang sudah kami siapkan," ucapnya.
Priya juga mengungkapkan bahwa pihak BPO DIY sendiri sudah merencanakan untuk memberikan bonus itu pada triwulan pertama tahun 2025 ini.
Akan tetapi dengan adanya kebijakan itu BPO DIY berencana untuk memundurkan menjadi triwulan kedua antara bulan April, Mei, dan Juni .
Akan tetapi ketika nanti transfer daerah itu sudah bisa diluncurkan dan Pemprov DIY sudah menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
Pihak BPO DIY baru bisa melakukan proses pencairan itu dan tidak harus menunggu di bulan Juni, tetapi bisa lebih awal lagi. "Bisa bulan April atau Mei," sebutnya.
Bahkan bila memungkinkan sebelum April sudah terbit SPD-nya itu bisa dicairkan pada bulan Maret nanti.
Besaran anggaran baik yang untuk apresiasi PON 2024 maupun Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024 itu adalah sebesar Rp 33,4 miliar yang terbagi dalam transfer daerah sebesar 25,7 miliar dan dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 7,6 miliar.
Kemudian untuk bonus peraih medali emas di PON 2024 lalu mendapatkan 200 juta, perak 100 juta, dan perunggu 50 juta untuk prestasi perseorangan atau tunggal.
Sementara untuk yang tim atau beregu ada klasifikasi tersendiri yang besarannya akan menjadi berbeda tergantung jumlah medali yang diperoleh.
"Untuk atlet dan pelatih yang tidak dapat medali itu juga akan dapat bonus. Mereka akan mendapatkan sebesar 3 juta rupiah," ujar Priya. (ayu)
Editor : Bahana.