SLEMAN - Petugas pendataan lapangan (PPL) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman mengkhawatirkan besaran upah yang akan diterima setelah menyelesaikan program revisit (peninjauan kembali) Sensus Ekonomi pada 17-30 September 2026. Kekhawatiran muncul karena pembayaran biaya transportasi disebut mempertimbangkan capaian target responden. Sementara petugas kesulitan menemukan usaha yang belum terdata.
Salah satu PPL BPS Kabupaten Sleman Reni Kusumawardani mengatakan, saat pengarahan awal melalui Zoom, petugas mendapat penjelasan bahwa biaya transportasi diberikan berdasarkan hari penugasan. Dengan bukti pertanggungjawaban berupa dokumen yang dilengkapi cap dan tanda tangan ketua RT serta foto kegiatan di lapangan.
Alokasi biaya transportasi ditetapkan Rp 150 ribu per hari. Dengan penugasan penuh selama 14 hari, petugas memperkirakan dapat menerima Rp 2,1 juta. Namun, belakangan ia mengkhawatirkan pembayaran tidak dihitung berdasarkan durasi penugasan semata, melainkan juga capaian responden.
Baca Juga: Padat Karya Kabupaten Bantul Sasar 302 Lokasi, 3.224 Pekerja Terlibat di 124 Titik
“Kami diminta untuk bisa dapat delapan sampai sepuluh responden per hari,” kata Reni saat dihubungi Jumat (9/10).
Menurut Reni, target tersebut sulit dipenuhi karena sebagian besar rumah dan tempat usaha yang ditemui sudah ditempeli stiker tanda pendataan. Status itu juga dapat diperiksa melalui aplikasi Fasih BPS. Meski demikian, petugas tetap diminta mencari responden baru tanpa perluasan wilayah kerja.
Reni mengaku, sempat menyisir lapangan hingga malam menjelang berakhirnya program untuk mencari usaha yang belum terdata. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk memenuhi target harian.
Baca Juga: Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra Sudah Kantongi Kekuatan PSM Makassar
Jika pembayaran benar-benar mengacu pada jumlah responden yang berhasil ditemukan, ia khawatir banyak petugas hanya dapat mengklaim biaya transportasi untuk sebagian hari penugasan. Dengan perhitungan Rp 150 ribu per hari, klaim untuk tiga hingga lima hari setara Rp 450 ribu hingga Rp 750 ribu, jauh di bawah perkiraan awal. “Harapannya ada kepastian SPJ itu akan keluar untuk 14 hari itu,” lontarnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Sleman Sudaryono membenarkan adanya target delapan hingga sepuluh responden baru per hari. Target tersebut ditetapkan untuk mengoptimalkan pekerjaan petugas. Namun, ia mengakui program revisit memiliki tantangan karena petugas harus mencari objek yang belum tercakup dalam pendataan sebelumnya.
“Jadi sudut pandang dari sisi target dan sisi lapangan. Kami mengambil jalan tengah,” kata Sudaryono.
Ia menilai pembayaran penuh selama 14 hari juga perlu mempertimbangkan capaian pekerjaan. Meski begitu, BPS tidak akan kaku hanya berpatokan pada target responden dalam menilai klaim biaya transportasi. Pertimbangan lain diperlukan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya petugas di lapangan.
Ketua Garda Sekretariat Survei Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Sleman Istiqomah menyebut, program revisit dilaksanakan di seluruh kapanewon di Sleman dengan melibatkan sekitar 300 PPL. Hingga kemarin (9/10), pembayaran belum dilakukan karena masih dalam tahap verifikasi dan pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari petugas. “Kalau misalnya (PPL, Red) sudah ketemu RT dan muter-muter, tapi tidak mendapatkan (cap, Red) sebenarnya bisa dikomunikasikan, khususnya pada korwil,” pesannya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita