SLEMAN - MTs Negeri 9 Sleman diduga menarik pungutan liar pada wali murid. Tak main-main, jumlah yang diminta bagi setiap siswa kelas 7 dan 8 senilai Rp 1,9 juta dan untuk kelas 9 senilai Rp 2 juta. Dari rincian rencana anggaran yang diberikan pada wali murid dengan estimasi Rp 165,5 juta, dana ini digunakan untuk beragam kegiatan. Di antaranya, honorarium senilai Rp 51,8 juta, sarana prasarana di ruang perpustakaan sebesar Rp 68,2 juta, hingga pengadaan HP pada bidang humas senilai Rp 10 juta.
Salah satu wali murid kelas 7 inisial R mengaku, penarikan pungutan ini diketahui pada 24 September lalu saat ada undangan sosialisasi program madrasah. Hanya saja saat itu turut dikenalkan pengurus komite yang menjelaskan kebutuhan dari madrasah di luar biaya operasional.
"Dibilang dari dana bosnya berkurang. Nah, untuk mendukung pembelajaran anak-anak gitu," katanya, Senin (28/9).
Dari rincian kebutuhan anggaran, disebutkan yang paling mendesak adalah pembenahan perpustakaan karena akan dilakukan akreditasi madrasah. Agar perpustakaan bisa dilakukan penataan lebih rapi. Ada juga anggaran HUT ke-81 RI senilai Rp 8,9 juga padahal dia sebut sekolah tidak mengadakan acara apapun. Dalam forum tersebut wali murid sempat menanyakan apakah mungkin jika nilai iuran berkurang, tetapi disebut jika turun kemungkinan hanya Rp 100 ribu karena sejatinya fasilitas juga dinikmati oleh para siswa sendiri.
Baca Juga: Jadwal Honda DBL with Kopi Good Day 2026 D.I. Yogyakarta, Hari ini, Senin 28 September 2026
"Setelah itu pengurus tiap kelas itu bikin rapat beda-beda. Ada yang setuju di range tengah-tengah, ada yang Rp 1,5 juta, ada yang berjenjang," tambahnya.
Wali murid juga dibagikan blangko kesanggupan membayar yang mesti dikumpulkan pada Senin (28/9) ini. Surat tersebut memuat pernyataan jumlah pungutan yang disanggupi dan metode pembayarannya karena ada daftar mencicil dari satu sampai tiga kali. Di situ juga tertulis jika pernyataan tersebut dibuat tidak dengan intervensi siapapun. Hanya saja R menilai surat ini janggal karena tidak ada kop madrasah yang dipakai maupun tandatangan dari pengurus komite.
"Tahunya kami sosialisasi program madrasah karena pengenalan untuk kelas tujuh, ternyata ujung-ujungnya minta uang ke wali murid," keluhnya.
Harapannya agar ada penjelasan lebih detail terkait penarikan anggaran ini termasuk dasar hukum yang digunakan mengingat ruang diskusi pada saat sosialisasi belum optimal. Dia tidak masalah jika harus mengeluarkan biaya untuk kegiatan tambahan, seperti ekstrakurikuler. Hanya saja jika melihat item-item penggunaan anggaran yang ada dia menilai semestinya tidak dibebankan pada wali murid.
"Tahunya masuk di madrasah negeri itu gratis. Kami baru habis seragam Rp 1,5 juta, terus ini, padahal baru masuk tiga bulan," tuturnya.
Baca Juga: Dua Ibu-ibu Kepergok Ngutil Barang Minimarket di Lampung Barat, Karyawan Bongkar Aksi Pencurian
Sementara itu, Wakil Kepala bidang Humas MTsN 9 Sleman Elva Lutfiyati menyatakan, belum bisa memberikan tanggapan terkait informasi ini. Lantaran saat ini seluruh jajaran sekolah sedang ada acara serah terima jabatan kepala madrasah. Saat ditawarkan konfirmasi melalui sambungan telepon, dia hanya menjawab singkat.
"Mohon maaf ini kami acara resmi," katanya. Sampai dengan saat ini awak media masih menunggu di MTs Negeri 9 Sleman menunggu kedatangan rombongan. (del)
Editor : Iwa IkhwanudinSumber : Radar Jogja