SLEMAN – Sekitar seratusan pengemudi ojek online (ojol) Maxim yang tergabung dalam Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif (Wakanda) Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di sejumlah lokasi, Rabu (23/9).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan Maxim, salah satunya program Turbo berbayar yang dinilai membebani para pengemudi.
Massa terlebih dahulu berkumpul di Taman Kuliner Condongcatur sebelum melakukan konvoi menuju Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ untuk menyampaikan aspirasi. Setelah itu, massa bergerak ke Kantor Maxim Yogyakarta di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
Pantauan Radar Jogja, para demonstran mengenakan seragam Maxim berwarna kuning. Mereka membawa berbagai spanduk berisi tuntutan, melakukan orasi, hingga menggelar aksi teatrikal.
Baca Juga: QRIS Antarnegara Sabet Penghargaan Internasional “50-in-5 Awards 2026” di New York
Situasi sempat memanas ketika sejumlah pegawai Maxim hendak meninggalkan kantor tanpa menemui massa aksi. Sempat terjadi aksi saling kejar antara demonstran dan pegawai.
Situasi kemudian berhasil diredam setelah disepakati para pegawai duduk bersama dengan massa untuk mengikuti jalannya aksi.
Dalam aksi tersebut, massa juga melakukan penyegelan Kantor Maxim Yogyakarta.
Penyegelan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pihak demonstran dan Maxim dengan disaksikan aparat kepolisian. Para pegawai diperbolehkan mengambil barang-barang pribadi sebelum massa mengunci kantor dan memasang spanduk protes di bagian depan gedung.
Kunci kantor kemudian dibawa perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang menjadi kuasa hukum para pengemudi ojol.
Advokat LBH Yogyakarta, Zey Fathurrazi Harahap, mengatakan penutupan dilakukan karena massa menilai belum mendapatkan respons yang memuaskan dari manajemen Maxim.
Menurutnya, durasi penutupan akan bergantung pada langkah perbaikan yang dilakukan pihak Maxim. Hal tersebut selanjutnya akan dibahas melalui audiensi yang difasilitasi Dinas Perhubungan DIJ.
Zey juga menegaskan kantor tidak dapat dibuka secara sepihak karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat.
“Dari Maxim menyampaikan akan secepatnya menghadirkan lawyer untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada,” ujarnya saat ditemui di sela aksi.
Ketua Wakanda Yogyakarta, Rie Rahmawati, mengatakan salah satu tuntutan utama pengemudi adalah penghapusan program Turbo berbayar.
Dalam program tersebut, pengemudi disebut harus membayar Rp15 ribu untuk mendapatkan layanan selama tiga jam.
Baca Juga: Nasabah BRI Private Dapat Fasilitas Medical Check Up Premium, Ada Paket Ruby hingga Pearl
Rie menilai sistem tersebut memberatkan karena pengemudi harus mengeluarkan uang terlebih dahulu agar bisa mendapatkan pesanan.
“Dari audiensi sebelumnya bilang kalau program berbayar itu tidak menjamin kegacoran akun. Jadi buat apa berbayar harus ada,” ujarnya.
Selain persoalan program Turbo, para pengemudi juga mengeluhkan pendapatan yang dinilai lebih rendah dibandingkan aplikasi ojol lainnya.
Menurut Rie, dalam sehari seorang driver Maxim rata-rata hanya mendapatkan sekitar lima hingga enam pesanan. Kondisi itu membuat target pendapatan Rp100 ribu per hari disebut sulit dicapai.
Keluhan lain berkaitan dengan pesanan makanan fiktif. Rie menyebut pengemudi harus menanggung kerugian apabila mendapatkan pesanan makanan palsu karena belum ada mekanisme penggantian dari manajemen.
“Jadi kalau beli makanan Rp50 ribu rugi uang, rugi waktu, rugi bensin. Tidak bisa diganti seperti aplikasi lain,” katanya.
Para pengemudi juga meminta adanya penyesuaian tarif berdasarkan jarak tempuh.
Mereka menilai tarif yang diterapkan Maxim di DIY berada di bawah batas yang mereka klaim ditentukan Kementerian Perhubungan. Menurut mereka, tarif ideal di wilayah DIJ berada di kisaran Rp2.000 per kilometer, sedangkan tarif Maxim disebut sekitar Rp1.800 hingga Rp1.900 per kilometer.
Selain tarif, massa meminta adanya moratorium penerimaan driver baru di wilayah DIY.
Alasannya, jumlah pengemudi dinilai sudah terlalu banyak dibandingkan dengan ketersediaan pesanan yang masuk.
Baca Juga: AFA Ajukan Proposal Kontrak Baru untuk Lionel Scaloni Berdurasi Dua Setengah Tahun, Setuju?
Massa juga mempersoalkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang menurut mereka masih dibebankan kepada driver.
Penanggung Jawab Operasional Maxim Yogyakarta, Parantio Bagus Nugroho, mengatakan pihaknya memahami penyegelan kantor sebagai bentuk kekecewaan para mitra pengemudi.
Manajemen, kata dia, menerima berbagai masukan yang disampaikan massa dan akan mencari solusi atas persoalan tersebut.
Sementara mengenai operasional kantor dan aktivitas karyawan setelah penyegelan, pihak Maxim masih akan berkoordinasi dengan kantor pusat serta bagian HRD.
Terkait berbagai tuntutan pengemudi, Maxim berencana mengikuti audiensi lanjutan yang akan difasilitasi Dinas Perhubungan DIJ.
“Jadi lebih baik kami selesaikan satu-satu sambil jalan. Kami siap menghadiri audiensi dan mencari solusi,” kata Parantio.
Editor : Bahana.