SLEMAN - Fenomena kemunculan pagar pembatas berukuran tinggi di kawasan salah satu pusat perbelanjaan Yogyakarta belakangan ini memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Menyikapi keresahan tersebut, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memberikan klarifikasi langsung untuk meluruskan kesalahpahaman yang beredar.
Harda menegaskan bahwa keberadaan struktur pembatas tersebut bukanlah penanda adanya ancaman keamanan, melainkan bagian dari program kerja internal pengelola mal yang sudah direncanakan sejak lama.
Saat ditemui awak media di Pakuwon Mall Sleman, 3 Agustus 2026, Harda Kiswaya menjelaskan bahwa pemandangan pagar tinggi di kawasan Pakuwon Mall Yogyakarta tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Menurutnya, langkah pemasangan pembatas tersebut murni agenda fisik yang pelaksanaannya bertepatan dengan momen awal bulan.
"Negara kita aman, tidak ada hal yang perlu ditakutkan," ujar Harda dengan nada tenang dan meyakinkan.
Baca Juga: Merapi Masih Berpijar: 19 Kali Guguran Lava Sapa Lereng Barat Daya, Warga Diminta Waspada
Ia menambahkan bahwa program pemeliharaan atau penataan dari pihak manajemen mal berbarengan dengan momentum saat ini. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mengaitkan pembangunan pagar tersebut dengan isu kerawanan wilayah, karena situasi di Kabupaten Sleman secara umum sangat kondusif.
Selain memberikan penjelasan terkait infrastruktur mal, Bupati Sleman juga merespons berbagai pertanyaan krusial mengenai tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari isu gaji kepala daerah hingga nasib para tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Harda menegaskan komitmennya untuk berfokus pada pengabdian kepada masyarakat daripada memikirkan wacana kenaikan gaji pejabat. Bagi pimpinan daerah Sleman ini, nilai tertinggi dari sebuah jabatan adalah seberapa besar kemanfaatan yang bisa diberikan bagi kemajuan wilayah.
Terkait isu efisiensi anggaran dan keberlanjutan tenaga kerja, Pemkab Sleman memberikan jaminan penuh bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para tenaga PPPK. Selain itu, pemerintah daerah terus memprioritaskan pemenuhan hak dan kesejahteraan para pekerja agar nilainya mendekati standar Upah Minimum Regional (UMR). Kestabilan ini ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman yang tergolong solid, sehingga mampu menjaga ketahanan anggaran daerah meskipun mengalami penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah.
Baca Juga: Hingga Penutupan Masa Pendaftaran, Dua Desa di Kabupaten Magelang Tak Diminati Bacakades
Pada kesempatan yang sama, Harda turut membeberkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengantisipasi dampak musim kemarau. Ia memastikan stok air bersih dan cadangan anggaran kebencanaan berada dalam kondisi yang sangat aman.
Pemerintah daerah bersama BPBD dan PDAM terus melakukan pemantauan intensif di 17 kapanewon di Sleman untuk mendeteksi wilayah yang berpotensi mengalami krisis air. Wilayah yang sempat mengeluhkan kendala pendistribusian air, seperti di kawasan Moyudan, kini telah tertangani dengan baik melalui perbaikan pompa serta optimalisasi sumur dalam.
Dengan berbagai langkah antisipasi yang terukur, baik dari segi keamanan, kesejahteraan pekerja, hingga ketahanan bencana, Bupati Sleman mengajak seluruh warga untuk tetap tenang menjalankan aktivitas harian tanpa terpengaruh oleh isu-isu yang belum dipastikan kebenarannya. (iwa)
Editor : Iwa IkhwanudinSumber : Radar Jogja