SLEMAN - Kepala sekolah SMPN 1 Cangkringan Nur Siti Fatimah ikut buka suara atas beredarnya surat permohonan bantuan dana kegiatan HUT RI ke-81 di media sosial. Dia turut mengonfirmasi, surat bernomor 02/PAN HUT/VI/2026 yang beredar memang diterima sekolahnya.
"Itu memang berdasarkan rapat kegiatan HUT dan saya juga ikut rapat tersebut," katanya ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2026).
Dia bercerita dalam perayaan HUT ke-81 RI direncanakan akan ada sejumlah kegiatan. Di antaranya, upacara bendera, drumband, hingga pentas seni.
Baca Juga: Pieter Huistra Pimpin Latihan Perdana PSS Sleman, Hanif Sjahbandi dan Hiromu Tanaka Sudah Gabung
Nantinya para siswa juga akan dilibatkan dalam seremoni tersebut. Termasuk agar diberi kesempatan tampil di panggung untuk mempertunjukkan bakatnya. Perayaan tersebut pasti membutuhkan biaya dan pemerintah kapanewon membutuhkan dukungan sehingga sekolah ingin membantu.
Apalagi mengingat saat ini pemerintah juga ada keterbatasan anggaran dengan adanya kebijakan efisiensi.
"Kami istilahnya malah menawarkan apa yang kami bisa lakukan untuk membantu kegiatan HUT ini," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan iuran Rp 20 ribu tersebut tidak kaku dan wajib. Penentuan nominal semata-mata hanya untuk menentukan batas dana yang wajar. Nilainya dia sebut juga tidak begitu besar jika dibandingkan dengan penghasilan aparatur sipil negara (ASN). Iuran ini juga sebagai bentuk kolaborasi dan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini.
Saat menerima surat tersebut di sekolahnya sendiri telah diberikan kebijakan bahwa yang ditarik iuran hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu sejumlah sekitar 20 orang. Sementara PPPK paruh waktu dan honorer tidak dimintai iuran.
Menurutnya, persoalan muncul karena dalam surat disebutkan permohonan partisipasi dari seluruh pegawai dan perangkat masing-masing sekolah. Dugaannya, kehebohan ini terjadi karena ada pegawai di luar PNS dan PPPK penuh waktu yang turut ditarik iuran tersebut.
"Prediksi saya yang protes itu mungkin di luar dua itu karena gajinya juga jauh. Kalau di sekolah kami sudah saya sampaikan, mungkin di sekolah lain tidak tahu," jelasnya.
Baca Juga: Waspada! Musim Kemarau, Pencemaran Udara di Kota Jogja Diprediksi Meningkat
Nur menilai, pro dan kontra dengan adanya surat edaran ini adalah hal yang wajar mengingat setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Hanya, respons guru di sekolahnya kondusif saat pertama kali diinformasikan lewat WhatsApp dan tidak ada yang menyatakan penolakan. Kalau pun ada yang menolak, dia mengaku tak keberatan jika mengeluarkan dana iuran dari uang pribadinya.
"Jadi bantu-bantu-lah karena memang waktu itu ditentukan nominal biar nanti bantuan ini jelas," sambungnya.
Dia juga membenarkan kebijakan iuran ini sudah dibatalkan oleh Panewu Tempel Selasa (15/7/2026) lalu. Nur sendiri mendapatkan kepastian informasi tersebut sekitar pukul 21.00. Hal ini adalah kebijakan yang baik dengan harapan bisa meredam kegaduhan yang terjadi di media sosial.
"Untuk kegiatan HUT-nya seperti apa belum tahu akan bagaimana, rencananya akan dirapatkan lagi," imbuhnya. (del/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita