SLEMAN - Pemangkasan transfer dana pemerintah pusat berpotensi mengganggu realisasi program pemerintah daerah maupun pelayanan pada masyarakat. Untuk itu DPRD Sleman mengambil langkah dengan fokus pada upaya kemandirian fiskal. Agar nantinya pemerintah kabupaten tetap bisa membiayai pembangunan, operasional, hingga pelayanan publik secara optimal.
Ketua DPRD Sleman Y. Gustan Ganda menjelaskan, pada tahun 2026 ini telah ditargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 200 miliar. Target tersebut tidak asal dipasang karena dia nilai selama ini masih ada potensi pajak yang belum dioptimalkan.
Hal ini sesuai dengan hasil kerja dari anggota khususnya Komisi B yang terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dinas-dinas terkait, dan para ahli untuk memetakan potensi pajak. "Ini yang belum pernah terjadi, anggota Komisi B sekarang sangat luar biasa. Rapat koordinasi bahkan sehari bisa tiga kali. Ini kami apresiasi," katanya.
Ganda menjelaskan, ada berbagai potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan. Misalnya, pada reklame-reklame yang belum didaftarkan, restoran, hotel, hingga homestay yang memiliki fasilitas sekelas hotel. Penambahan pemasukan ini difokuskan pada objek pajak yang belum ditertibkan. Khususnya pada pelaku usaha yang mendapatkan manfaat ekonomi dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman. Dengan demikian, tidak dengan cara meningkatkan nilai pajak masyarakat kelas bawah.
Objek pajak baru yang dibidik tersebut telah didasarkan pada kajian-kajian yang dilakukan. Bumi Sembada dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tujuan kuliah tertinggi dan tujuan wisata wisatawan Nusantara di tingkat nasional.
Dengan demikian, dalam dua bidang tersebut ada potensi ekonomi yang besar dan bisa dikembangkan. "Mahasiswa dan wisatawan ini menggerakkan ekonomi. Di sana ada pajak restoran, hotel, hingga homestay yang belum optimal," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu optimistis target yang ditetapkan bisa tercapai, bahkan pada tahun-tahun berikutnya target PAD juga akan terus ditingkatkan. Hanya saja ada berbagai hal yang perlu pemerintah bersama pemangku kepentingan sikapi dan antisipasi. Utamanya dalam memberikan pelayanan yang cepat dan nyaman. Lalu memberikan jaminan pada wisatawan bahwa destinasi Kabupaten Sleman bisa memberi pengalaman yang berbeda. Begitu juga untuk menjaring para calon mahasiswa, wilayahnya harus dipastikan aman dan jauh dari kasus kejahatan jalanan.
"Optimistisme itu harus ditunjang dengan kondisi masyarakat. PAD saat ini meningkat tetapi periode berikutnya bisa berbeda ketika kondisi tidak kondusif," ujarnya.
Sementara untuk masyarakat menengah ke bawah, DPRD Sleman saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah upaya pemberian keringanan. Salah satunya dengan membuat peraturan untuk petani yang lahannya sempit dan masuk warga miskin. Nantinya bisa dimungkinkan untuk diberikan subsidi dalam membayar pajak.
"Target PAD akan dinaikkan, tetapi tidak akan membebani masyarakat tingkat bawah. Kami tidak menambah besaran jumlah pajak karena fokusnya mengoptimalkan peserta wajib pajak yang belum terdata," ujarnya.
Ganda bercerita dorongan peningkatan PAD ini adalah upaya agar Kabupaten Sleman bisa menjadi daerah yang mandiri fiskal. Termasuk sebagai respons atas berkurangnya dana transfer dari pusat yang telah disikapi sejak 2025 lalu.
"Keputusan pemerintah pusat itu harus disikapi. Kata kuncinya semua wilayah harus menuju kemandirian fiskal dan potensi di Sleman ini cukup besar," tandasnya. (del/laz)