SLEMAN - Bukan rahasia lagi jika saat ini banyak orang tua siswa lebih memilih sekolah dasar (SD) swasta yang berkualitas daripada SD negeri dekat rumah. Itu demi membangun fondasi intelektual anak untuk tingkat pendidikan selanjutnya.
Sekolah swasta memang butuh biaya. Tidak gratis. Kendati demikian, sarana dan prasarana (sarpras) pendukung pendidikan yang memadai menjadi magnet bagi para orang tua/wali siswa memilih sekolah swasta. Paradigma bahwa sarpras yang baik akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan menjadi tak terbantahkan.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Ali Imron SPd mengakui, untuk mendongkrak kualitas SD negeri menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Agar SD negeri tak kalah bersaing dengan swasta. Baik sarprasnya, kualitasnya, hingga prestasi akademik siswanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan, keberadaan SD negeri pada hakikatnya mendekatkan fasilitas pendidikan dasar bagi masyarakat. Di tiap kalurahan selalu terdapat beberapa SD negeri.
Hanya, saat ini faktor jarak tak lagi menentukan minat orang tua/wali siswa dalam menyelolahkan anak-anak mereka. Sehingga SD negeri tak lagi menjadi pilihan utama. Apalagi menjadi favorit. Terutama bagi kalangan keluarga menengah ke atas. “Orang tua saat ini cenderung memilih menyekolahkan anaknya ke swasta meskipun berbayar. Artinya, ada sesuatu yang menarik di swasta, baik dari segi kurikulum, pembinaan karakter, maupun ketrampilan lainnya,” katanya.
Alasan lainnya, lanjut Imron, tren sekolah full day terus meningkat karena sesuai dengan ritme kerja orang tua, sehingga pengawasan anak menjadi lebih sistematis.
Maka dari itu, tokoh asal Condongcatur, Depok, itu mendesak Dinas Pendidikan Sleman melakukan survei ekspektasi masyarakat dan mengevaluasinya. Karena SD tidak hanya bicara akademik, tetapi fokus pada pembentukan karakter," tegasnya.
Hal itu berbeda dengan SMP negeri. Menurut mantan Kepala SDIT Salman Al Farisi itu, kualitas akademis SMP negeri masih menonjol. Sehingga masih menjadi pilihan utama orang tua siswa. Apalagi tanpa biaya pendidikan bulanan. Kualitas akademiknya pun lebih unggul SMP negeri dibanding swasta. Misalnya SMPN 4 Pakem, yang tahun ini kembali meraih peringkat pertama di DIJ atas hasil tes kemampuan akademik (TKA) maupun TKA daerah 2026.
Namun begitu, Ali Imron menekankan bahwa kualitas unggul ini jangan hanya berpusat di wilayah tertentu. Tapi harus merata. Di semua wilayah se-Kabupaten Sleman. Baik untuk SD maupun SMP negeri.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Happy Brilliant Srikandy SE. Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan harus didukung sarpras yang memadai. "Ini bisa dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah," tuturnya.
Happy menegaskan bahwa hampir tidak mungkin menggenjot prestasi siswa tanpa dukungan sarpras pendidikan yang memadai. Meskipun saat ini berlaku sistem zonasi sekolah. Dengan kualitas akademik siswa yang sangat beragam.
Meski begitu, kader perempuan Partai Gerindra itu optimistis, sarpras pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan siswa berprestasi yang membanggakan. "Sehingga sistem zonasi tak lagi menjadi tantangan bagi sekolah menciptakan siswa berprestasi," ucapnya.
Sarpras yang dimaksud, terutama bangunan gedung sekolah. Harus dibangun senyaman mungkin. Agar proses pembelajaran di sekolah berjalan lancar. "Jangan sampai muncul lagi kekhawatiran guru dan siswa akan sekolah roboh saat hujan deras," katanya.
Kurikulum sekolah juga perlu diperbaiki. Kualitas guru dan tenaga pendidikannya juga harus ditingkatkan. Demikian pula fasilitas teknologi digital dan perangkat edukasi yang bisa menunjang semangat belajar siswa.
Dengan begitu, Happy berharap, SD negeri bakal kembali menjadi favorit masyarakat.
Langkah awal, pemerintah harus membuat pionir dulu. Membangun image bahwa SD negeri terus berkembang serta tak kalah mutu dan kualitasnya dengan SD swasta. "Ini menjadi langkah meminimalisasi bisnis pendidikan," katanya.
Happy menegaskan, pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Bukan untuk dibisniskan. Pemerintah bertugas menghapus dikotomi sekokah berkualitas berbiaya mahal. "Pada hakikatnya, sekolah itu tidak profit oriented. Profitnya ya kualitas akademik siswanya," ungkapnya.
Untuk SMP negeri, lanjut Happy, tantangannya pada kapasitas rombongan belajar (rombel). Rata-rata sekolah hanya memiliki 3-4 rombel. Sehingga tak mampu menampung semua lulusan SD se-Kabupaten Sleman. Maka rombel harus ditambah.
Namun, konsekuensinya, sarpras dan tenaga pendidiknya harus ditambah. Sementara saat ini pemerintah daerah tidak boleh mengangkat tenaga honorer karena kebijakan pusat. Padahal kebutuhan guru sangat banyak."Ini juga menjadi tantangan pemerintah daerah," tandasnya. (yog)
Editor : Sevtia Eka Novarita