PROGRAM pokok pikiran (pokir) DPRD akan dihapus mulai tahun depan. Padahal program tersebut merupakan bagian dari jaring aspirasi masyarakat.
Jika kebijakan tersebut dihapus, dikhawatirkan bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Sebab alur kebijakan programnya bottom up. Usulan dari bawah sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak bisa top down.
Lantas bagaimana pergerakan pertumbuhan ekonomi bisa tetap berjalan tanpa pokir?
Baca Juga: 48 Pokdakan di Kulon Progo Bakal Diusulkan Menerima Bantuan Bioflok
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Surana mengatakan, pemerintah perlu memperbanyak program kegiatan ekonomi melalui kelompok-kelompok masyarakat berskala kecil.
Misalnya kelompok tani, peternakan, perikanan, dan ekonomi kreatif. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus lebih digencarkan. "Hanya sektor itu yang bisa mendongkrak tumbuh kembang peremonomian masyatakat," ujarnya.
Tanpa pokir dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi skala kecil, Surana pesimistis terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebab, pokir menjadi fasilitas dan edukator pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini pokir terbukti bisa menjadi penopang pemberdayaan masyarakat "Kami mengejar pertumbuhan ekonomi.
Menekan pengangguran," tegasnya.
Surana menjelaskan, pokir memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sinergi dan linier.
Maka program pemerintah daerah ke depan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun dalam bentuk lain.
Artinya, kegiatan pro ekonomi kerakyatan tetap harus digalakkan dengan wadah lain.
"Hanya model programnya yang berubah. Kebijakannya tetap harus sama, bottom up, sesuai usulan kebutuhan masyarakat," jelas politikus Partai NasDem.
Surana mengimbau tim anggaran pemerintah daerah tidak khawatir dalam mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan masyarakat.
Melalui kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Asal pola penganggaran serta peruntukannya jelas dan tepat sasaran, Surana optimistis, kebijakan itu tidak akan berdampak hukum.
Bahkan bisa menjadi kebijakan populis bagi pemerintah daerah saat ini. "Yang penting tidak dikorupsi," ingatnya.
Tokoh asal Wedomartani, Ngemplak, itu lantas menyinggung koperasi desa merah putih (KDMP).
Baca Juga: Jelang Idul Adha, Jasa Juleha Mulai Banyak Dipesan Masyarakat
Menurutnya, pemerintah daerah patut mendukung program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu.
Lewat KDMP, sektor UMKM akan bergerak dinamis. Demikian pula pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil.
Surana menekankan pentingnya intervensi dan peran serta pemerintah daerah agar warga bisa kerja untuk diri sendiri, orang lain, atau bersama orang lain dan menghasilkan produk yang bisa dinikmati daerah sendiri maupun daerah lain.
Bahkan ekspor ke luar negeri. "Itu yang namanya tumbuh kembang ekonomi masyarakat," tandas Surana. (yog)
Editor : Herpri Kartun