SLEMAN – Warga Dusun Sembego dan Ringinsari, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman meminta kontraktor Tol Jogja-Solo Seksi II tidak memulai proyek sebelum empat tuntutan warga dipenuhi.
Empat tuntutan itu terkait kejelasan sertifikat tanah sisa bagi warga yang terdampak sebagian, transparansi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kajian ilmiah.
Serta, sosialisasi khususnya pada masyarakat yang sehari-hari mesti bersisian dengan proyek.
Salah satu warga Ringinsari Impi Astawati mengatakan, empat hal tersebut sudah disepakati bersama kontraktor PT Daya Mulia Turangga (DMT). Berbekal kesepakatan itu dia mempertanyakan orang-orang proyek yang bekerja di sekitar rumahnya hari ini. Mereka mengaku memindahkan alat berat.
"Saya menjelaskan kalau tuntutan belum terlaksana, tapi ada yang rekam video," terangnya ditemui di rumahnya, Selasa (3/2/2026).
Usai itu, ada orang proyek lain yang dia duga merupakan pimpinan datang dengan marah-marah. Menjelaskan bahwa proyek tetap dijalankan dan warga tidak bisa menghentikannya. Lantaran termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
Baca Juga: Fasilitas Bermain Anak di Taman Hutan Kota Wonosari Rusak, Warga Minta Perbaikan
"Dia moto saya terus telepon ke orang bilang saya mau ditangkap sama kepolisian," ujarnya.
Impi menegaskan, tidak menolak proyek berjalan. Hanya ingin agar ada sosialisasi lebih lanjut.
Terlebih, dia mendapat informasi bahwa ada tambahan dua meter untuk kebutuhan jalan tol. Hal ini terbukti dari patok yang dipasang di depan rumahnya secara mendadak.
Baca Juga: Prioritaskan Keselamatan Siswa, Yayasan TCKN Audit Independen Pembangunan Gedung Hanoman
Hal senada diungkapkan oleh warga Sembego, Jaka Purwanto. Dia menyebut segala ketidakpastian ini membuat warga resah.
Apalagi pada Senin (2/2/2026) malam sempat ada pertemuan antara warga dan kontraktor, tetapi masih belum mendapatkan tititk temu.
"Apalagi soal isu tambahan lahan itu. Yang lama saja belum beres, kenapa ada tambahan lagi," jelasnya.
Baca Juga: Pangkas Biaya dan Waktu Peradilan, PN Sleman Buat Sidang di Mal Pelayanan Publik
Jaka menilai, PSN mestinya memberi contoh pembangunan yang memanusiakan. Terlebih, pada warga yang ke depannya mesti hidup bersisian dengan jalan tol. Dari sejak pembangunan saja sudah terdampak debu maupun kebisingan.
"Kami juga pernah berkomunikasi terkait hal ini pada bupati, dprd, maupun dinas lingkungan hidup juga," bebernya.
Sementara itu, Deputi Proyek Manajer PT DMT Arfi Zulham menjelaskan, untuk Padukuhan Sembego maupun Padukuhan Ringinsari belum dimulai konstruksi. Dia menegaskan ketika lahan belum bebas, tidak akan dilakukan pengerjaan.
Baca Juga: Genangan Langensari–Klitren Tak Kunjung Teratasi sejak 1990-an, DPUPKP Kota Jogja Akui Embung Belum Efektif Mengatasi: Ini Alasannya
"Sosialisasi sendiri juga sudah kami laksanakan beberapa kali. Khusus terkait pelaksanaan proyek sudah sejak 2024. Saya sendiri juga pernah ikut saat di kantor kalurahan," tambahnya.
Sementara soal tambahan lahan dia mengaku belum mendapatkan informasi.
Saat ini masih terus dilakukan koordinasi dengan PPK lahan. "Kalau untuk Amdal ada diranah Jasa Marga," imbuhnya. (del/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita