Hal ini dengan asumsi kebutuhan ideal, yakni PJU setiap 40 meter dengan total jalan kabupaten sepanjang 699,5 kilometer.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Heri Kuntadi menjelaskan, dari total kebutuhan tersebut, sebanyak 13.265 di antaranya sudah terbangun.
Hanya saja tidak semuanya memenuhi standar karena dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Sehingga, berdasarkan pemetaan diperlukan pembangunan PJU baru di 7.096 titik. Selain itu, perbaikan PJU lama sejumlah 2.966 titik karena kondisinya yang sudah rusak.
"Pada 2025 kami sudah membangun 521 titik PJU ruas jalan dengan standar teknis terbaru untuk memastikan efisiensi energi dan kualitas penerangan," katanya dalam jumpa pers yang digelar di Gedung BKAD Kabupaten Sleman, Selasa (9/12).
Heri menyebutkan, memang diperlukan intervensi cepat untuk memenuhi kebutuhan ini.
Rencananya akan dilakukan lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Nantinya investor bisa membangun sementara pemerintah akan membayar layanannya dengan skema availability payment (AP). Baginya ini penting karena jika mengandalkan anggaran daerah akan berat.
"Jika kemampuan setahun hanya 500an maka total pembangunan PJU bisa 14 tahun," katanya.
Di sisi lain, pada 2026 mendatang direncanakan tidak ada pembangunan PJU ruas jalan skala besar lewat APBD.
Alokasi difokuskan untuk pembangunan PJU permukiman sejumlah 3.781 titik dan lima PJU tenaga surya untuk wilayah yang belum memiliki jaringan listrik. Total anggarannya sejumlah Rp20,1 miliar.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menjelaskan, terus berkomitmen untuk memenuhi janji ini. Dia telah memberikan arahan pada dinas perhubungan untuk melakukan pemetaan sehingga pemasangan PJU tidak sekadar asal dijejer saja.
"Saya tidak mau cuma asal titik-titik saja. Tidak ada alasan tidak ada anggaran," katanya. (del)
Editor : Bahana.