Untuk saat ini, izin penjualan yang diberikan baru untuk akhir pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu pada pukul 06.00 hingga 11.00.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman Makwan mengatakan, saat ini masih ditemukan banyak PKL berjualan di luar waktu yang diizinkan.
Termasuk hingga malam hari. Setidaknya dia menghitung ada 22 PKL. Untuk itu, saat ini direncanakan akan adanya relokasi.
"Soal banyaknya PKL ini sudah dikeluhkan, apalagi lokasinya masuk kawasan perkantoran. Pemerintah tidak bisa hanya melarang, tapi harus memberi solusi," terangnya ditemui di sela-sela peninjauan lokasi relokasi, Jumat (5/12).
Makwan menyebut, sementara ini ada beberapa alternatif solusi yang jadi pilihan. Salah satunya jalan di barat Stadion Tridadi, tetapi ini berpotensi mengurangi ruang jalan. Opsi lainnya adalah halaman barat Stadion Tridadi.
Namun, lokasinya masih digunakan untuk menumpuk tebangan kayu yang merupakan aset dari dinas lingkungan hidup.
"Kami lihat tadi di timur ada ruang untuk menaruh kayu-kayu ini atau nanti kami minta untuk segera dilelang," katanya.
Makwan menegaskan, terkait opsi-opsi ini akan dimatangkan terlebih dahulu baru nanti disampaikan pada bupati untuk keputusannya. Dia belum bisa memastikan kapan rencana ini akan direalisasikan.
Menurutnya, penjualan PKL di tempat baru ini akan tetap ramai. Kuncinya adalah menyiapkan fasilitas yang memadai, seperti listrik, air, hingga kamar mandi.
Hal ini dipadukan dengan kreativitas logika berbisnis. Hingga nantinya bisa berkembang menjadi pusat kuliner sekaligus bagian dari penataan Stadion Tridadi.
"Jadi masyarakat yang joging itu bisa jajan di sini. Kalau untuk retribusi kami belum pikirkan, utamanya nata dulu dengan nyaman," katanya.
Sementara itu, salah satu PKL di Lapangan Pemda Sleman, Mujiyanto memang berharap bisa berdagang di hari-hari biasa.
Walau demikian, dia memahami pentingnya penataan ini. Lantaran jumlah pedagang dari waktu ke waktu semakin bertambah. Hal ini membuat Lapangan Pemda semakin sumpek dan terlihat semrawut.
"Kalau hari biasa memang bisa disebut ilegal. Kalau pembeli itu dari orang-orang kantor yang cari makan," katanya. (del)
Editor : Bahana.