SLEMAN - Membangun itu bermula dari mendengar. Mendengarkan aspirasi publik. Dengan terjun langsung ke masyarakat. Pada segala momentum.
Momentum itu tidak harus formal. Acara pengantin, takziah, ronda malam, bahkan gotong royong.
Atau pada saat peringatan hari-hari tertentu dan hajatan masyarakat. "Saat itulah kita bisa mengobrol santai sambil menggali aspirasi masyarakat," ungkap Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Herman Budi Pramono SE.
Aspirasi masyarakat banyak ragamnya. Tidak selalu kebutuhan akan pembangunan. Atau kebijakan publik. Tapi juga persoalan lain yang bersifat sosial.
Di situlah politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu kerap hadir. Untuk mendengar. "Masyarakat menganggap jika lapor ke dewan lebih mujarab," kata Momon, sapaan akrabnya.
Hal itu memang ada benarnya. Karena dewan memiliki tugas monitoring dan bisa berkoordinasi langsung dengan para pemangku kebijakan pemerintahan.
Sehingga setiap ada keluhan atau aduan warga bisa segera tersampaikan untuk tindak lanjut.
Dewan beda dengan lurah. Momon yang pernah menjabat lurah Trihanggo, Gamping, selama dua periode sangat paham hal tersebut.
Dari sisi wilayah yang diampu, misalnya. Lurah hanya mengampu satu wilayah. Sedangkan dewan setidaknya mengampu satu daerah pemilihan yang terdiri atas tiga hingga empat kalurahan. Yang lebih konkret adalah aksesibilitas dengan dinas atau instansi pemerintahan.
Dewan memiliki frekuensi lebih besar berinteraksi dengan pemerintah daerah. Sehingga setiap kali ada persoalan sosial seringkali penyelesaiannya tidak harus formal. Bisa mendapat solusi di lapangan justru lebih sering terjadi.
Lebih lanjut, Momon menuturkan bahwa menjadi anggota dewan harus punya banyak bahasa. Bahasa yang dimaksud adalah cara bertutur dan menyapa masyarakat yang heterogen.
Ada warga yang memiliki pendidikan tinggi. Ada pula yang hanya selesai di bangku sekolah.
Ada tokoh agama, petani, buruh, pegawai kantor, dan banyak profesi lain. "Dengan siapa kita bertatap muka harus menyesuaikan diri. Supaya obrolannya nyambung dan menghilangkan kesan sungkan," tutur bapak dua anak itu.
Momon selalu memanfaatkan momentum setiap kali bertemu masyarakat. Selain menggali informasi dan aspirasi, sekaligus menimba ilmu dari para sesepuh warga. Juga untuk bonding.
Soal pembangunan, ada dua jalur yang bisa ditempuh. Formal dan nonformal. Jalur formal seperti reses, sosialisasi raperda, dan pengawasan kebijakan publik. Sedangan jalur nonformal lebih beragam. "Justru ini yang butuh penyesuaian banyak bahasa," ucapnya.
Menjaring aspirasi lewat program pokok pikiran DPRD adalah jalur formal. Pertemuan warga di lokasi tertentu dengan agenda seragam.
Sedangkan jalur nonformal, sama-sama bertemu warga, tapi beda suasana. Bisa kapan pun dan di mana pun.
"Yang penting, dewan harus punya bonding yang kuat dengan masyarakat. Supaya masyarakat tidak sungkan menyampaikan aspirasi," jelas Momon.
Menurutnya, aspirasi masyarakat di wilayahnya tak jauh beda dengan tempat lain. Seputar kerusakan infrastruktur dan friksi horizontal. (yog)
Editor : Winda Atika Ira Puspita