SLEMAN - Kepastian soal relokasi SDN Nglarang, Tlogoadi, Mlati yang terdampak pembangunan Tol Jogja-Solo belum menemui titik temu. Sampai saat ini masih dilakukan pembahasan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman maupun pihak tol sendiri.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Agung Armawanta menyebut, sampai saat ini masih tahap pembahasan. Dia hanya menegaskan bahwa proses perizinan yang diperlukan sudah dinaikkan ke pemerintah pusat. Baik itu pada Kementerian Pertanian maupun Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Berenang Alami di Kulon Progo, Cocok untuk Liburan Akhir Pekan
"Tunggu satu hingga dua hari untuk kepastiannya. Kami juga menunggu catatan dari kalurahan dan cek kelayakan fisik dari tim," sebutnya melalui pesan singkat Senin (17/11).
Agung belum bisa memastikan kapan izin tersebut bisa turun. Namun, tengah dibahas soal percepatan izin ini. Termasuk hal yang berkaitan dengan kepentingan program pembangunan, yakni selter sementara.
Hal senada diungkapkan Humas Proyek Tol Jogja-Solo-YIA Area DIY PT Adhi Karya (Persero) Tbk Agung Murhandjanto. Dia mengaku belum bisa memberi informasi terbaru maupun kepastian soal selter yang sempat jadi pembahasan.
"Saya belum bisa berkomentar. Biar mereda dulu," katanya.
Sementara itu, salah satu wali murid Suprihatin Widyastuti menjelaskan, informasi terakhir yang didapat adalah izin yang dipercepat sampai ke pemerintah pusat. Hanya saja dia belum mendapatkan informasi kapan proses pembangunan gedung baru maupun kepindahan siswa dapat dilakukan.
"Info yang kami dapat itu status lahan untuk bangunan sekolah baru sudah berganti dan bisa dibangun," katanya.
Untuk itu, sementara ini para wali murid sudah merasa tenang. Hanya saja apabila nanti kembali ada gejolak ataupun tuntutan tidak terpenuhi maka mereka akan kembali menggelar aksi.
Baca Juga: Enam Golongan Warga yang Dipastikan Tidak Mendapat Bansos BLT Kesra Tahun 2025
Sebelumnya, wali murid sempat protes menolak adanya pembangunan selter sementara. Di sisi lain, pembangunan gedung baru belum dilakukan karena terhambat izin yang belum dimiliki. Lokasinya sendiri masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Padahal, proyek tol harus selesai pada Juli 2026 mendatang sehingga selter dinilai sebagai solusi. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita