RADARJOGJA - Pemkab Sleman menargetkan angka kemiskinan turun menjadi lima persen pada 2030.
Karena itu, pemkab melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian warganya.
Salah satunya dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang notabene menjadi tanggung jawab dinas koperasi, usaha kecil dan menengah (dinkop UKM).
Dinkop UKM meyakini UMKM memiliki potensi besar dalam penurunan angka kemiskinan.
Sebab, UMKM memiliki multiplayer effect.
Mulai nilai produk hingga penyerapan tenaga kerja.
Sekretaris Dinkop UKM Kabupaten Sleman Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas mengatakan, salah satu target pembinaan UMKM adalah kepala keluarga (KK) miskin.
Pembinaan, antara lain, berupa kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis.
Hanya, dinkop UKM saat ini baru menargetkan 10 persen KK miskin yang masuk dalam daftar intervensi pembinaan.
Itu tertuang dalam Surat Kepala Dinkop UKM Nomor 49 tentang Ketentuan Peserta Pelatihan Dinkop UKM Kabupaten Sleman.
Dengan begitu, pelatihan dengan 50 peserta, misalnya, minimal lima di antaranya harus KK miskin.
“KK miskin, kan, tidak semuanya pelaku usaha, maka kami targetkan minimal baru 10 persen,” jelas Siti dalam keterangan tertulis Minggu (9/11/2025).
Bagaimana caranya KK miskin bisa mengakses pembinaan?
Siti menjelaskan, pendaftarannya cukup dengan menunjukkan KTP.
Dinkop UKM memiliki daftar masyarakat miskin dari dinas sosial.
“Kami cek apakah mereka masuk daftar itu atau tidak, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar KK miskin,” ucapnya.
Siti optimistis cara ini mampu mengurangi jumlah angka kemiskinan.
Kapasitas KK miskin yang mengikuti pembinaan pelan-pelan akan meningkat.
Setidaknya memiliki bekal untuk mandiri. Dengan begitu, mereka akan naik kelas menjadi rentan miskin.
"Lalu naik lagi menjadi tidak miskin,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Dinkop UKM Sleman mendapat respons positif, seiring dengan pertumbuhan UMKM di Sleman yang saat ini mencapai 110.391 unit.
Dalam menentukan tema pelatihan pun, kata Siti, dinkop UKM melibatkan aspirasi dari masyarakat.
Sehingga, pelaku UMKM mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan mereka.
Seperti mekanisme pemasaran online dan pengemasan produk.
“Kami akan terus berbenah bagaimana pelatihan-pelatihan ini bisa kami tingkatkan agar lebih efektif, efisien, dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.
Selain pelatihan, Siti mengungkapkan, KK kategori miskin yang berwirausaha juga dapat memanfaatkan kehadiran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
Ketua Tim Kerja Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan PLUT Sleman Werdiningsih menambahkan, dalam setahun terakhir banyak permohonan bimtek yang masuk dari kapanewon dan kalurahan.
Menurutnya, setiap kalurahan dan kapanewon memiliki dinamika yang berbeda-beda. Termasuk jumlah pelaku usaha dalam kategori miskin.
Karena itu, dinkop UKM akan berkoordinasi dengan pemohon kegiatan bimtek.
Untuk menyeleksi siapa saja yang menjadi peserta.
Itu bertujuan agar kegiatan bimtek benar-benar tepat sasaran.
Dinkop memprioritaskan pelaku UMKM yang masih jarang mengikuti bimtek. Tak heran, jika dalam satu bimtek terkadang didominasi peserta dalam kategori KK miskin.
“Kami akan memprioritaskan mereka yang belum banyak mengakses agar manfaat pelatihan merata,” urainya.
Tak hanya pelatihan, kata Werdiningsih, pelaku UMKM dengan keterbatasan anggaran atau yang belum memiliki lokasi usaha juga bisa berlatih sekaligus menjual produknya di PLUT melalui program Lapak UMKM Sembada.
“Di Lapak UMKM Sembada kami membuka kesempatan bagi semua UMKM yang berminat berjualan,” katanya.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Dara Ayu Suharto menegaskan, pelaku UMKM dalam kategori miskin membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak.
Sebab, mereka kerap menghadapi berbagai kendala. Salah satunya pemasaran produk.
Karena itu pula, Dara, sapaannya, mendorong pelatihan dengan sasaran KK miskin terus digencarkan.
“Lewat bimtek mereka bisa mendapat informasi yang diperlukan. Program pelatihan atau bimtek memang harus terus disalurkan, terutama bagi masyarakat miskin karena mereka memang membutuhkan,” tegasnya.
Dara juga mendorong para pelaku UMKM untuk aktif berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait maupun DPRD.
Agar kendala-kendala yang dihadapi dalam memasarkan produk dapat teratasi.
“Monggo berkomunikasi dengan kami (Komisi B DPRD Sleman) dan dinas. Saya berharap pelaku UMKM tidak pantang menyerah,” pintanya. (*/zam)