SLEMAN - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menargetkan untuk bisa melakukan perbaikan seribu rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahun. Dengan demikian, 6.405 RTLH yang masih tersisa bisa tuntas dalam jangka waktu enam tahun.
Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman Suwarsono menjelaskan, pada 2025 ini baru dilakukan perbaikan untuk 604 RTLH dengan anggaran Rp 8,7 miliar. Sementara pada 2026 direncanakan anggaran sejumlah Rp 9,1 miliar dengan jumlah RTLH masih berkisar 600-an.
"Untuk seribu RTLH perkiraan butuh Rp 16 miliar sampai Rp 17 milliar dari APBD. Lalu bisa ditambah dari CSR atau Baznaz juga. Ini terus kami perjuangkan," sebutnya saat ditemui di ruangannya Rabu (5/11).
Suwarsono menjelaskan, bantuan yang diberikan pada masyarakat berupa stimulan. Untuk yang memiliki kartu keluarga miskin (KKM) dengan rumah kondisi rusak berat mendapat Rp 20 juta, rusak sedang Rp 15 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.
Sementara mereka yang rentan miskin atau memiliki surat keterangan tidak mampu dengan validasi dinas sosial, mendapatkan 80 persennya. Rusak berat sebesar Rp 16 juta, rusak sedang Rp 12 juta, dan rusak ringan Rp 8 juta. Stimulan ini utamanya digunakan untuk membeli bahan material sehingga nantinya masyarakat bisa menambah lewat dana swadaya.
"Kami sedang upayakan terus untuk peningkatan partisipasi lingkungan. Jadi kalau ada yang tidak sanggup dana swadayanya bisa lewat gotong royong," tambahnya.
Menurutnya, program perbaikan RTLH ini memang jadi salah satu prioritas. Mengingat masih ditemukan adanya rumah masyarakat yang masih beralas tanah, tembok yang tidak layak, hingga tidak memiliki kamar mandi. Lokasinya dia sebut menyebar dan tidak terfokus pada satu kapanewon saja. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita