SLEMAN - Mewujudkan Kabupaten Sleman dalane alus dalane padhang memerlukan akselerasi dalam pelaksanaan program. Namun, mengingat keterbatasan anggaran daerah maka dibutuhkan peran aktif swasta. Dalam hal ini badan usaha. Komisi C DPRD Kabupaten Sleman mendorong optimalisasi kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) guna mewujudkan visi misi bupati-wakil bupati 2025-2030.
Baca Juga: Penjual Bakso Babi di Ngestiharjo Ternyata Beragama Islam, Ini Kata RT Setempat...
Ruas jalan kabupaten di wilayah Sleman saat ini tercatat sejauh 699,5 kilometer. Dari angka tersebut belum seluruhnya terfasilitasi lampu penerangan jalan umum (PJU). Untuk mewujudkan dalane padhang (jalan yang terang) ketika malam dibutuhkan sedikitnya 17.500 titik PJU.
Kebutuhan jumlah PJU saat ini belum sebading dengan anggaran yang tersedia. Mengingat proses pembangunan harus mengedepankan prinsip skala prioritas. Karena hal tersebut, kebutuhan PJU di jalan kabupaten saat ini baru bisa terpenuhi kurang dari 50 persen. Atau kurang lebih delapan ribuan titik. Sehingga masih ada kekurangan lebih dari sembilan ribuan titik PJU. Sementara kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan PJU hanya cukup untuk 500-an titik.
Artinya, dengan asumsi kekurangan PJU sebanyak sembilan ribu titik butuh waktu hingga 18 tahun. Untuk memenuhi semua kebutuhan PJU jalan kabupaten. Itu pun belum memperhitungkan anggaran pemeliharaan PJU lama yang rusak atau padam. "Makanya kami mendorong optimalisasi kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk akselerasi pemenuhan PJU jalan kabupaten," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Shodiqul Qiyar SIP Senin (27/10).
Dengan peran aktif badan usaha, politkus Partai Gerindra itu optimostis, visis misi bupati-wakil bupati Sleman mewujudkan dalane alus dalane padhang bisa segera terwujud.
Qiyar mengatakan, program tersebut harus segera direalisasikan. Sebab, keberadaan PJU sangat vital. Salah satunya guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas pada malam hari.
Dikatakan, tingat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sleman saat ini berada di urutan ketiga se-Indonesia. Dengan total kurang lebih tiga ribu kasus.
Menurutnya, program KBPU merupakan terobosan baru yang harus didukung seluruh lapisan masyarakat. Sehingga ke depan angka kecelakaan lalu lintas di Bumi Sembada menurun.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Indra Bangsawan SE menambahkan, ketercukupan PJU juga berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas malam. "Roda usaha di Kabupaten Sleman kan siang malam. Ini butuh dukungan PJU," ungap kader muda Partai Golkar.
Apalagi, lanjut Indra, PJU bukan hanya untuk ruas jalan kabupaten. Tapi termasuk jalan lingkungan di tengah permukiman. Karena saat ini memang masih banyak jalan lingkungan atau jaan desa yang masih gelap.
Di situlah peran aktif masyarakat dibutuhkan. Untuk turut serta dalam perencanaan dan pemeliharaan PJU. Supaya pemasagan PJU lebih tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. "Kolaborasi masyarakat dan pemerintah memang sudah berjalan baik. Namun masih perlu ditngkatkan lagi," tuturnya.
Indra mengatakan, tiap warga berhak menyampaikan aspirasi untuk kepentingan umum. Aspirasi bisa disampaikan melalui seluruh anggota DPRD Kabupaten Sleman. Misalnya saat reses. Masukan warga itulah yang kemudian akan dibawa oleh dewan untuk dibahas bersama pemerintah daerah. Menjadi program prioritas.
Tokoh asal Kapanewon Turi itu menegaskan, sinergisitas masyarakat, dewan, badan usaha, dan pemerintah daerah sangat penting demi mewujudkan kesejahteraan bersama. (yog)
Editor : Sevtia Eka Novarita