SLEMAN - Reformasi kalurahan jadi salah satu strategi penting dalam pembangunan. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIJ tahun 2022-2027.
Ketua Nayantaka Gandang Hardjanata menilai, dampak reformasi kalurahan ini sangat baik. Baik itu untuk meningkatkan kualitas pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat, kalurahan merupakan garda terdepan dari pemerintah untuk melayani masyarakat.
"Di dalamnya tidak hanya untuk reformasi birokrasi, tapi juga reformasi pemberdayaan masyarakat," katanya dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (20/8) lalu.
Dalam reformasi birokrasi, pelayanan pada masyarakat jadi memiliki standar tertentu. Misalnya, kalurahan harus bisa memberikan layanan sejak pukul 08.00 hingga 15.30. Di sisi lain, jam masuk para pegawai juga diatur. Semua ini nanti akan dimasukkan dalam laporan kinerja dan akhirnya berdampak pada tunjangan yang diberikan.
"Jadi nggak bisa itu kalurahan baru buka layanan jam 10 lalu tutup jam 12," katanya.
Secara tidak langsung kondisi ini juga memacu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di kalurahan. Untuk nantinya siap memenuhi kebutuhan masyarakat dengan target-target yang telah ditentukan.
sdm
Baca Juga: Cetak SDM Unggulan, Wamentan Lepas 267 Wisudawan Polbangtan Yoma
Terkait reformasi kalurahan dalam hal pemberdayaan masyarakat, dia menilai, juga penting. Lantaran tidak semua tugas yang diberikan negara bisa dilakukan kalurahan sendiri. Masyarakat setempat harus berpartisipasi.
"Masyarakat dijadikan subjek, bukan lagi objek. Itu intinya," katanya.
Lurah Tamanmartani ini menyebut, di sini masyarakat diberikan ruang untuk berpendapat dan memberikan usulan. Di sisi lain, juga membantu ketugasan kalurahan. Dia mencontohkan untuk perayaan kemerdekaan. Tidak mungkin anggaran dan tenaga dari kalurahan. Masyarakat mesti turut serta gotong royong.
Baca Juga: Komitmen Tingkatkan SDM Pertanian, Polbangtan Kementan Jalin MoU Bupati Magelang
"Jadi saling berbagai peran. Hal terpenting itu ada keterbukaan dari kalurahan," katanya.
Gandang yakin, reformasi kalurahan di DIJ bisa membuat daerah istimewa ini menjadi barometer Indonesia. Lantaran pemerintah kalurahan sebagai struktur terkecil bisa bekerja maksimal. Dengan demikian, dapat menjadi contoh dan tauladan bagi daerah lain.
"Alhamdulillah-nya sumber daya manusia di dalamnya juga mampu mengikuti," katanya.
Dia menyebut, dalam sistem yang ada SDM juga terus dilatih. Baik dalam perencanaan maupun eksekusi. Contohnya dalam hal penganggaran. Pemerintah kalurahan diminta cermat dalam membuat standar prioritas. Termasuk mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Sehingga, anggaran yang ada bisa diprioritaskan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
"Kalau nggak cukup, ada nggak anggaran dari kabupaten? Atau coba ke provinsi?," katanya.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan kalurahan di DIJ sudah jauh naik kelas. Masyarakat juga ikut bergerak dan membangun wilayahnya.
"Jadi lurah juga semakin besar tuntutannya. Tidak sekadar datang layatan atau tandatangan saja," tandasnya. (del/zam)