SLEMAN - Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) bersama Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) menginisiasi Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi (PN-GPTPP-LHS) Sabtu (26/7). Kegiatan ini merupakan langkah nyata mendukung pembangunan berkelanjutan. Khususnya bagi program makan bergizi gratis (MBG) yang sehat dan aman.
"Pangan bukan hanya kebutuhan jasmani tapi jembatan keberlangsungan generasi," kata Ketua Umum PP HAKLI Arif Sumantri.
Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sendiri merupakan bukti legal bahwa tempat pengolahan pangan (TPP) telah memenuhi
standar. Baik itu kebersihan maupun sanitasi yang ditetapkan pemerintah.
Hal tersebut merupakan aspek vital dalam melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan. Termasuk keracunan makan.
"Pangan yang tidak tidak aman akan menggerus generasi depan secara perlahan. Sanitasi jadi garda untuk mencegah," tambahnya.
HAKLI turut mengusulkan pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk membentuk jabatan baru. Disebut dengan Pengawas Sanitasi Internal TPP Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tugas pengawas tersebut adalah memastikan seluruh tahapan produksi makanan mematuhi standar sanitasi. Lalu melakukan pemantauan pengelolaan limbah makanan dan kemasan. Serta melaksanakan dokumentasi dan pelaporan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan operasional TPP SPPG.
Baca Juga: Teman Seangkatan Jokowi Siap Dipanggil Jadi Saksi Tuduhan Ijazah Palsu
"Pangan siap saji yang dikonsumsi harus berasal dari tempat yang aman dan terstandar. Termasuk dalam pengolahan sampah dan limbahnya," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum AKKOPSI Dadang Supriatna mengatakan, program MBG akan diproduksi oleh 30 ribu SPPG. Mewakili kabupaten dan kota, dia menyatakan komitmen penuh dalam membangun sanitasi yang baik.
Agar mendapatkan pengakuan SLHS, lanjutnya, harus dilakukan pembinaan sistematis. Selain itu, diawasi oleh tenaga sanitasi lingkungan.
"Kami meyakini sanitasi yang baik adalah pondasi utama dalam kualitas hidup masyarakat yang sehat," ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi Datang ke Reuni Alumni Fakultas Kehutanan, Ceritakan Saat Kuliah: Tepis Tuduhan Ijazah Palsu, Skripsi Palsu dan KKN Fiktif
Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Sukamto yakin, kegiatan ini akan mendorong penguatan mutu dan membangun kesadaran masyarakat. Apalagi, MBG adalah program krusial yang menyasar anak sekolah.
"Tingginya kasus keracunan pangan di Indonesia harus jadi pemicu pembaruan sistemik," sebutnya. (del/eno)