SLEMAN - Rencana pendirian sekolah rakyat jenjang SMP di Kabupaten Sleman terus berproses.
Dinas Sosial (Dinsos) Sleman masih melakukan penjajakan lokasi, dengan tanah kas desa (TKD) sebagai lahan yang akan digunakan.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Sleman Ludiyanta mengatakan, awalnya ada tiga alternatif lokasi. Yakni di Kalurahan Sendangtirto (Kapanewon Berbah), Margoluwih, dan Margodadi (keduanya di Kapanewon Seyegan). Namun, dua di antaranya tereliminasi karena lahannya merupakan sawah produktif.
"Tapi dari Kemensos kalau lahan sawah subur ditolak. Jadi di Sendangtirto dan Margoluwih tidak bisa," katanya.
Dia menyebut, saat ini alternatifnya ada di Margodadi Kapanewon Seyegan merupakan lahan tegalan kering sekitar tiga sampai empat hektare. Namun, ini masih belum keputusan final.
"Dulu lahan pernah disewa pihak ketiga untuk usaha dan sekarang sebagian digunakan BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan," terangnya.
Dia menyebut, belum ada target khusus untuk pendirian sekolah rakyat ini. Dia hanya memperkirakan bahwa pada 2025 baru bisa masuk tahapan pengajuan proposal lokasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman Sarastomo Ari Saptoto menyebut, pembangunan sekolah rakyat ini direncanakan menggunakan dana APBN. Untuk jumlah siswa yang akan diterima dia belum mengetahui.
"Fasilitasnya ini harus membangun dari nol. Baik dari ruang kelas, asrama, sampai fasilitas lain," jelasnya.
Sementara, sekolah rakyat yang akan beroperasi dalam waktu dekat ini untuk jenjang SMA berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani di bawah pengelolaan Kementerian Sosial.
Direncanakan akan berjalan pada Juli mendatang. Untuk pengisian siswa tak terbatas hanya dari Sleman, melainkan se-DIY.
"Untuk saat ini kami hanya diminta melakukan perangkingan calon siswa dari Sleman karena jumlah pendaftarnya sudah melebih kuota," kata Ari. (del/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita