SLEMAN - PDI Perjuangan menegaskan komitmennya pada perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini disampaikan dalam perayaan Hari Kartini dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Raya Minggu (20/4).
Kegiatan ini dihadiri oleh kader perempuan PDI Perjuangan yang turut memberikan materi. Di antaranya Tri Rismaharini, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ribka Tjiptaning Proletariyati, hingga Wiryanti Sukamdani
Kader PDI Perjuangan Maria Yohana Esti Wijayati menjelaskan, partai berlambang banteng ini terus bergerak untuk memberi pemahaman mengenai pemberdayaan perempuan. Harapannya dapat menguatkan peran perempuan sehingga bisa lebih mandiri.
"Semua harus terlibat. Apalagi saat ini pelecehan masih terjadi di berbagai ruang publik," katanya.
Kondisi tersebut melanggar hak-hak perempuan. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan terus mengawasi pemberian sanksi pada pelaku agar diberi hukuman seberat-beratnya.
Esti menyebut, sosok Kartini telah memberi bekal agar hak-hak perempuan bisa setara dengan laki-laki. Baik itu di bidang pendidikan maupun kenegaraan. Dia menegaskan, perbedaan perempuan hanya pada kodratnya. Yakni hamil, melahirkan, dan menyusui.
"Perempuan itu memiliki banyak peran penting. Salah satunya garda terdepan dalam mengatasi stunting," ujar wakil ketua Komisi X DPR RI ini.
Menurutnya, sudah semestinya pemerintah memberikan program dan ruang bebas untuk menguatkan peran perempuan. Terlebih, sudah ada berbagai undang-undang yang menjamin.
"Pemerintah tinggal melakukan eksekusinya saja. Di sini kami juga undang kepala daerah agar semuanya berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan," tegasnya.
Kader PDI Perjuangan yang lain Nuryadi menyebut, sosok Kartini adalah perempuan yang memperjuangkan emansipasi dan membela mereka yang tertindas. Sehingga, harus terus dilanjutkan.
"Keinginan Kartini belum mutlak terjadi di Indonesia. Jadi peringatannya tentu jangan seremonial saja," kata laki-laki yang juga menjabat jadi ketua DPRD DIY ini.
Hal senada turut disampaikan Danang Maharsa. Kader PDI Perjuangan ini menjelaskan, kerap kali perempuan korban kekerasan tidak mau memberikan laporan karena takut. Sehingga, penting untuk mendorong pemberdayaan ekonomi agar mereka tidak lagi ditindas.
"Kami berusaha untuk memberi layanan maksimal. Mudah-mudahan bisa terus berjalan lancar," ujar wakil bupati Sleman ini. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita