SLEMAN, RADAR JOGJA - Jelang hari pencoblosan pada Rabu (27/11), Kabupaten Sleman dibanjiri oleh spanduk tolak politik uang. Ada berbagai pesan yang dituliskan, seperti “Tolak dan Lawan Politik Uang”, “Stop Politik Uang”, dan “Menolak Money Politics”.
Salah satu warga Kapanewon Pakem Andi Handoko menyampaikan, spanduk tersebut merupakan komitmen warga untuk Pilkada yang bersih dan bebas dari politik uang.
“Warga ingin Pilkada yang jujur, tanpa politik uang,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan warga Kapanewon Prambanan Agus Susilo. Dia menginginkan pemimpin yang tidak melakukan politik uang.
"Kami sepakat menolak praktik politik uang di wilayah kami,” tegas Agus.
Sementara itu, pengamat politik UIN Sunan Kalijaga Ahmad Norma Permata menyebut, masa tenang memang sangat rawan untuk terjadinya politik uang.
Dia menilai, amplop yang diberikan dekat dari hari pencoblosan biasanya paling besar atau minimal berjumlah sama dengan yang diberikan oleh lawan politik.
"Pemberian amplop dilakukan sedekat mungkin dengan waktu coblosan supaya orang tetap ingat. Sehingga, muncul praktik serangan fajar," jelas Norma.
Dia menilai, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam praktik politik uang adalah rasa sungkan.
Sebab, biasanya pemberian dilakukan oleh orang terdekat atau orang berpengaruh di lingkungan setempat.
"Kalau yang memberi adalah orang yang disegani seperti Ketua RT atau RW, masyarakat ada rasa sungkan untuk menolak," ucapnya.
Norma juga menilai, terkadang ada praktik memastikan pilihan dari orang yang menerima uang.
Kalau pun tidak, akan ada perhitungan dengan membandingkan uang yang dibagikan dengan perolehan suara di wilayah tersebut.
"Ada semacam pertanggungjawaban tidak langsung ketika seseorang menerima amplop. Jadi, seakan merasa diawasi," ucapnya.
Dia menambahkan, praktik politik uang tidak serta-merta hanya menggunakan uang sebagai alat.
Bisa jadi justru dalam bentuk sembako atau pemberian materi secara kolektif untuk satu RT atau padukuhan.
Menurutnya, praktik semacam ini jelas merugikan masyarakat.
Sebab kondisi ini berpotensi menghasilkan praktik korupsi pada
pemerintahan ke depan.
"Politik uang ini merusak demokrasi dan rasanya jadi percuma melakukan pemilihan padahal biayanya sangat besar," ucap Norma.
Baginya, setiap warga memang harus saling mengingatkan. Tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar juga harus turut berperan.
"Masyarakat harus punya kesadaran kalau mereka yang menggaji para pemimpin ini. Mereka bukan sekadar rakyat, tetapi pembayar pajak," ucapnya. (del)
Editor : Bahana.