SLEMAN - Pemungutan suara Pilkada 2024 pada Rabu (27/11/2024) semakin dekat. Untuk itu, agar seluruh prosesnya berjalan lancar, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai rawan maka akan dilakukan peningkatan keamanan.
Kapolresta Sleman Kombes Pol. Yuswanto Ardi menuturkan, ada 16 TPS yang dikatagorikan rawan. Sepuluh di antaranya rawan konflik sosial dan enam sisanya rawan bencana alam.
Baca Juga: Penyaluran Logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Kebumen Mulai Bergeser ke Tingkat Kecamatan
"Untuk yang rawan sosial di Kapanewon Depok dan Ngemplak. Sementara di Cangkringan dan Pakem itu rawan bencana," ujarnya.
Ardi menuturkan, telah ada 1.350 personel keamanan yang diterjunkan untuk melakukan pengawasan pilkada. Jumlah tersebut terdiri dari TNI, Polri, dan Linmas.
"Langkah mitigasi sudah kami rencanakan. Semua jajaran telah siap mengamankan kegiatan pemungutan suara pada tanggal 27 nanti," tegasnya.
Baca Juga: DPRD Kebumen Bersama Pemkab Kebumen Sepakati APBD Tahun 2025 Sebesar Rp 3,09 Triliun
Dia menjelaskan, akan melakukan pembagian prioritas pola pengamanan. Ketika TPS masuk golongan rawan maka akan diberikan komposisi personel yang lebih banyak.
"Jadi kalau pengamanan biasa, dua personil Polri mengamankan 8 TPS. Namun, pada TPS rawan, dua personel untuk dua TPS. Jadi betul-betul fokus," ucapnya.
Baca Juga: Perdana, Touring Mobil Listrik Taklukkan Rute Jakarta-Yogyakarta Usung Konsep Ramah Lingkungan
Menurut Ardi, klasifikasi TPS rawan ini didasarkan persoalan pada pilkada atau pemilu yang lalu. Mulai dari pemungutan suara ulang hingga perbedaan daftar pemilih. Di sisi lain, kejadian terbaru pada pilkada kali ini, seperti perusakan alat peraga kampanye dan konflik yang menyebabkan kesalahan pahaman juga ikut jadi pertimbangan.
Baca Juga: Penyaluran Logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Kebumen Mulai Bergeser ke Tingkat Kecamatan
Ardhi turut menerangkan, personel keamanan juga diterjunkan kala distribusi logistik dari gudang KPU menuju tiap-tiap kalurahan. Begitu pula ketika nanti kembali dari pemungutan suara.
"Kami sudah membuat grup komunikasi kecil-kecil yang sifatnya lebih teknis sehingga tidak ada logistik tanpa pengawalan," ucapnya.
Dia turut berpesan bahwa pilkada ini merupakan pesta demokrasi yang harus dirayakan dengan suka cita. Dengan demikian, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya mengganggu ketertiban.
Baca Juga: Perdana, Touring Mobil Listrik Taklukkan Rute Jakarta-Yogyakarta Usung Konsep Ramah Lingkungan
"Beda pilihan itu biasa. Jadi diselesaikan di TPS jangan sampai beda pilihan diselesaikan di kantor polisi. Itu enggak enak," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menuturkan, terdapat delapan variabel dengan 28 indikator kerawanan TPS yang dipetakan Bawaslu Sleman. Di antaranya, gangguan keamanan, netralitas para pihak, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, gangguan listrik, dan jaringan internet
"Kami imbau semua elemen bisa melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap TPS-TPS rawan di wilayahnya," ucap Arjuna. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita