Namun, mereka diimbau untuk jangan sampai melanggar aturan yang ada.
Ketua DPRD Sleman Sementara Gustan Ganda menjelaskan, ada dua aturan yang tidak boleh dilanggar.
Pertama, ikut kampanye ketika tidak ada izin. Kedua, menggunakan APBD untuk kegiatan kampanye.
"Nanti Bawaslu yang akan menilai. Kami sudah mengingatkan. Misal, tidak menggunakan mobil dinas ketika diundang kampanye," jelas Ganda, Senin (14/10).
Dia menegaskan, izin ini hanya diberikan di luar jadwal kegiatan DPRD, seperti reses atau pertemuan dengan masyarakat dengan menggunakan APDB.
Izin ini dikeluarkan oleh ketua fraksi yang difasilitasi oleh Ketua DPRD Sementara. Selanjutnya, dilakukan pemberitahuan pada KPU dan Bawaslu Sleman.
"Jadi anggota yang kemarin ikut kampanye itu sudah berizin. Pemberian izin ini sudah kami konsultasikan dengan KPU dan Bawaslu," ucap Ganda.
Menurutnya, DPRD lahir dari partai politik. Begitu pula, dengan paslon di pilkada.
Untuk itu, keduanya saling bersinggungan.
"Memang ada beberapa parpol yang menugaskan anggotanya di DPRD untuk memenangkan paslon yang diusung. Ini kami hormati," jelasnya.
Dia turut mengimbau agar masyarakat bisa melaporkan apabila menemukan pelanggaran ketika di lapangan. Terlebih, dia menilai masyarakat kini sudah semakin cerdas.
"Saya yakin, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir akan saling mengawal dan mengingatkan. Pilkada ini adalah milik semua," katanya.
Sementara itu, Anggota KPU Sleman Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Huda Al Amna mengonfirmasi memang terdapat pembahasan soal izin DPRD ini.
"Ada surat izin yang masuk juga dari DPRD," ucapnya. (del)
Editor : Bahana.