RADAR JOGJA - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Perumahan (DPUPKP) mencatat masih ada 8.152 rumah tidak layak huni (RTLH) di Sleman. Namun, baru ada 778 unit yang diberi stimulan perbaikan.
Dari jumlah RTLH tersebut, Kapanewon Tempel ada pada urutan pertama dengan jumlah 1.092 unit. Kedua, Godean sebanyak 703 rumah. Ketiga, Seyegan sebanyak 640 rumah. Keempat, Moyudan sebanyak 505 unit.
Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Suwarsono mengatakan, stimulan ini bersumber dari APBD. Menurutnya, masih ada bantuan dari provinsi maupun perusahaan.
"Bantuan ini stimulan dan untuk pemicu saja. Nilainya tidak bisa untuk menyelesaikan rumah seratus persen," ungkapnya Senin (5/8).
Dari stimulan yang diberikan, Kapanewon Godean menerima paling banyak, yakni 118 unit. Kedua adalah Turi dengan 117 unit. Sedangkan Prambanan dengan 69 unit.
Dia menuturkan ada tiga katagori RTLH. Yakni rusak parah, rusak sedang, dan rusak ringan. Bagi mereka yang masuk dalam data penduduk miskin dan rumahnya rusak parah akan mendapat dana Rp 20 juta, rusak sedang Rp 15 juta, rusak ringan Rp 10 juta. "Kalau tidak masuk kelompok miskin cuma dapat 80 persennya," bebernya.
Suwarsono menjelaskan, banyak indikator untuk mengkategorikan RTLH. Mulai dari struktur rumah, sirkulasi cahaya dan udara, akses air, hingga kecukupan luas. "Satu jiwa itu standarnya sembilan meter. Kalau kurang, tidak layak," ujar Suwarsono.
Dia menuturkan, melihat dari jumlah perbaikan yang telah dilakukan maka seluruh RTLH di Sleman baru bisa diselesaikan enam hingga tujuh tahun mendatang. Telebih, RTLH juga bisa bertambah karena kualitas rumah yang semakin menurun dari waktu ke waktu.
"Dukuh juga belum bisa menyajikan data secara keseluruhan. Beberapa masih terus menyusul," tambahnya.
Suwarsono berharap, seluruh masyarakat Sleman ke depan bisa menempati rumah yang layak. Dengan demikian, kesejahteraannya bisa ikut meningkat.
Sementara itu, Kepala Dukuh Gatak 1 Selomartani, Kalasan Sawali menuturkan, salah satu kendala dalam merehabilitasi RTLH di wilayahnya adalah tidak adanya dana tambahan dari warga. "Ada satu rumah yang dua kali diajukan. Tapi tidak ada dana tambahannya jadi kami tidak bisa realisasi," ujarnya. (cr1/eno)